ADVERTISEMENT

Uji Materi KUHAP, Ahli: Pengulangan Dakwaan Harusnya Dibatasi 1 Kali

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 14:28 WIB
Perbaikan Permohonan Uji Formil UU KPK  ---  Para pemohon uji formil UU No 19/2019 mengikuti sidang lanjutan dengan agenda perbaikan permohonan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (8/1/2020). Para pemohon menilai proses pembentukan UU No 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menyalahi syarat formil. Sidang dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat.
Ilustrasi sidang MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ahli hukum Rocky Marbun menyatakan pengulangan dakwaan seharusnya dibatasi satu kali. Sebab, jangan sampai ada orang diajukan ke pengadilan berkali-kali dengan alasan belum pernah diadili karena dakwaan diputus batal demi hukum pada sidang sebelumnya.

Judicial review itu diajukan oleh pengusaha Umar Husni yang menjadi terdakwa berkali-kali di kasus pajak. Saat Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menyatakan dakwaan batal, penyidik kembali mengajukan Umar Husni ke pengadilan untuk diadili. Hal itu terus berulang sehingga Umar Husni menilai hak konstitusionalnya terlanggar.

Rocky Marbun menilai sudah saatnya ketidakpastian itu harus dibatasi. Maksimal orang hanya bisa jadi terdakwa untuk kedua kali untuk kasus yang sama. Alasannya, demi menjaga keadilan bagi pihak pelapor sebagai pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana.

"Adapun berkaitan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diajukan kembali, maka saya berpandangan sebaiknya dibatasi hanya cukup satu kali. Pembatasan ini menjadi penting untuk menjadi pemicu terbangunnya kualitas penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara menjadi profesional dan sekaligus menghindari adanya proses pelaporan pidana yang disandarkan kepada kepentingan yang sesat," kata Rocky Marbun dalam sidang judicial review KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikutip detikcom, Selasa (5/7/2022).

Adapun ahli lainnya, Margarito Kamis, menyatakan kasus itu memang cukup menarik. Sebab, pemohon yang diajukan ke persidangan berkali-kali untuk kasus yang sama menjadi bukti ada masalah di KUHAP. Sebab, KUHAP tidak memberikan kepastian hukum karena orang bisa didakwa berkali-kali untuk kasus yang sama dengan alasan belum diadili kasusnya.

"Kepastian hukum merupakan cara rule of law memungkinkan setiap orang, termasuk terdakwa berada dalam dalam tatanan yang fully civilized. Cermat, jelas, dan lengkap merupakan satu-satunya cara rule of law memberi jaminan kepada terdakwa membela diri menghadapi tuduhan dari negara," beber Margarito Kamis.

Sementara itu, pihak Mahkamah Agung (MA) menyatakan putusan yang memutuskan dakwaan batal demi hukum bisa diajukan lagi tanpa batas. Namun bila dibatasi malah akan berbuah sebaliknya.

"Mahkamah Agung berpendapat, pembatasan pengajuan dakwaan yang telah dinyatakan 'batal demi hukum' akan mengakibatkan perkara mengambang dan tidak jelas status penyelesaiannya," demikian pernyataan resmi MA yang dibacakan Mustamin.

Oleh sebab itu, kasus pengulangan dakwaan itu menjadi kewenangan penyidik. Apakah kasus itu akan dibuka lagi atau tidak.

"Mengenai berapa lama penuntut umum akan mengajukan kembali dakwaan yang telah dinyatakan 'batal demi hukum' adalah menjadi kewenangan penuntut umum sepenuhnya berdasarkan asas dominus litis sepanjang perkara tersebut tidak melewati batas kedaluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP," beber MA.

Simak juga 'Alasan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]




(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT