ADVERTISEMENT

Kemendagri Minta Pemda Segera Bentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 09:44 WIB
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Suhajar Diantoro
Foto: Kemendagri
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Tujuannya agar pemda dapat mengambil keputusan, khususnya terkait pembangunan daerah secara presisi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang juga Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Suhajar Diantoro dalam Rapat Pembentukan BRIDA, Senin (4/7). Rapat yang berlangsung secara virtual itu turut dihadiri oleh para perangkat Badan Litbang Daerah (Balitbangda).

Suhajar menjelaskan BRIDA berperan melaksanakan fungsi penunjang pemerintah dalam mendukung program daerah berbasis riset. Peran tersebut, kata dia, dibutuhkan dalam mendukung pengambilan keputusan agar semakin valid, termasuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Adapun saat ini baru beberapa daerah yang sudah membentuk BRIDA, seperti di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.

"Saya menyampaikan pesan Bapak Mendagri agar seluruh daerah menyegerakan ini. Saya yakin seluruh Kabag, Karo Hukum dan Organisasi sudah paham, dan nanti konsultasi bisa silakan datang satu-dua orang, melihat anggaran atau virtual juga bisa," kata Suhajar dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022).

Suhajar menambahkan pembentukan BRIDA juga berfungsi untuk mendorong inovasi daerah. Ia menerangkan pembentukan BRIDA sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, dan daya saing daerah.

"Cita-cita, visi dan misi kepala daerah harus didukung berbasis riset, sehingga keputusan yang diambil berbasis riset, begitu. Jadi pada saat Bappeda rapat tentang perencanaan pembangunan itu berbasis data riset. Nggak bisa sembarang-sembarang saja," tutur Suhajar.

Sebagai tindak lanjut, Suhajar meminta Pemda yang belum memiliki BRIDA agar segera membentuknya. Terlebih adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang mengamanatkan untuk mengganti dan memperluas peran Badan Litbang menjadi BRIDA.

Suhajar menambahkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat perlu melanjutkan arahan tersebut kepada bupati/wali kota. Pemda juga diminta untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembentukan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan sebagai landasan perencanaan pembangunan.

"Jadi mekanisme pembentukan badan ini sama seperti biasa ya, berarti nanti itu kan Peraturan Daerah. Berarti nanti daerah ini kabupaten/kota ke provinsi, yang provinsi ke Kemendagri, yang mau verifikasi ini ada pertanyaan-pertanyaan silakan saling bertanya, diskusi bersama," imbuh Suhajar.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT