ADVERTISEMENT

Penjelasan Kemenag soal Mekanisme Haji Furoda

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 04 Jul 2022 17:18 WIB
Haji furoda adalah pemberangkatan haji khusus yang mekanismenya sedikit berbeda dengan haji reguler. Jenis haji ini termasuk haji non kuota.
Ilustrasi haji (Foto: Getty Images/iStockphoto/Aviator70)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pemerintah Indonesia sama sekali tidak berwenang dalam mengelola visa haji mujamalah atau visa haji furoda. Kewenangan Kementerian Agama adalah pengelolaan visa haji kuota Indonesia, yang di dalamnya terdapat visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan peraturan terkait visa haji mujamalah diatur di Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut mengatur visa haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia," kata Hilman Latief dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

"Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolaan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi," imbuhnya.

Sementara itu, terkait teknis keberangkatannya, Hilman menjelaskan, pemegang visa mujamalah harus berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hal itu berdasarkan ayat (2) Pasal 18 UU No 8 Tahun 2019 yang mengatur warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK.

"Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PIHK," ungkap Hilman.

"Ayat (3) pasal 18 mengatur bahwa PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri," pungkasnya.


46 Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat

Sebanyak 46 calon jemaah haji furoda dipulangkan ke Indonesia karena menggunakan visa tidak resmi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta izin perusahaan travel yang membawa puluhan calon jemaah haji furoda tanpa visa resmi itu dicabut.

"Sesuai dengan UU Haji dan Umroh, bagi siapapun perusahaan yang memberangkatkan jamaah tanpa melalui sistem perjalanan haji yang telah ditetapkan, maka sebaiknya perusahaan itu diberikan sanksi. Dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku," ujar Ace, Minggu (3/7/2022).

Ace berharap pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan kepada puluhan calon jemaah haji furoda. Sebab, menurutnya, bisa jadi mereka adalah korban.

Dapat disimpulkan, haji furoda adalah program pelaksanaan haji khusus di luar kuota dari pemerintah. Pelaksanaan haji furoda adalah resmi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Simak video 'Kemenag Sebut 46 WNI Gagal Haji Gunakan Travel Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT