ADVERTISEMENT

Prof Tundjung: Pancasila Norma Tertinggi dalam Penegakan Hukum

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 03 Jul 2022 09:59 WIB
Prof Tundjung
Pidato pengukuhan Prof Tundjung di Untar, Jakarta (dok.ist)
Jakarta -

Prof Dr Tundjung Herning Sitabuana SH CN MHum menyatakan Pancasila adalah norma tertinggi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Sebab, Pancasila adalah ideologi dan rumah bersama bangsa Indonesia.

"Pancasila dan UUD 1945 menjadi 'rujukan normatif tertinggi' dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karenanya,hukum yang dibentuk harus 'konsisten, koheren, dan berkorespondensi' dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan perkataan lain, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan UUD 1945," kata Prof Tundjung Herning Sitabuana.

Hal itu disampaikan dalam pidato Pengukuhan Profesor Tetap Bidang Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (Untar) di Kampus Untar, Jakarta, Sabtu (2/7/2022). Pidato tertersebut berjudul 'Meneguhkan Tekad dan Semangat Mewujudkan Tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Politik)'.

"Dari sudut hukum, Pancasila yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV adalah cita hukum nasional (rechtsidee) yang kemudian dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam hukum positif. Pancasila adalah 'sumber dari segala sumber hukum negara' sedangkan UUD 1945 adalah 'hukum dasar' dan 'hukum tertinggi' di Negara Hukum Indonesia yang menganut supremasi konstitusi," papar Prof Tundjung Herning Sitabuana.

Artinya, Pancasila dan UUD 1945 menjadi 'rujukan normatif tertinggi' dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karenanya, hukum yang dibentuk harus 'konsisten, koheren, dan berkorespondensi' dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Dengan perkataan lain, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan UUD 1945," beber Prof Tundjung Herning Sitabuana.

Pengujian suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan 'tolok ukur' atau 'dasar pengujian' utama.

"Disediakannya mekanisme pengontrol ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi, koherensi, dan korespondensi produk hukum yang tingkatannya lebih rendah dengan produk hukum yang tingkatannya lebih tinggi," ucap Prof Tundjung Herning Sitabuana yang juga istri hakim MK Arief Hidayat itu.

Selain itu, undang-undang adalah produk politik karena merupakan hasil kristalisasi dari pergulatan kepentingan politik yang terjadi di badan legislasi (Presiden dan DPR) sehingga dapat terjadi inkonsistensi dengan ideologi dan dasar negara Pancasila serta UUD 1945.

Menurut Prof Tundjung Herning Sitabuana, saat ini muncul berbagai masalah bangsa. Terutama hadirnya media sosial yang membuat masyarakat terbelah. Berbagai permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan telah terjadinya disorientasi terhadap tujuan, visi, dan misi bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

"Pancasila seolah telah 'memudar' di hati sanubari bangsa Indonesia bahkan mungkin 'telah dilupakan'. Tekad dan semangat mewujudkan Tujuan Negara terkesan melemah bahkan sudah mulai 'pudar'. Bangsa Indonesia bagaikan kehilangan pegangan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut tentu saja sangat merisaukan karena dapat mengancam keutuhan dan eksistensi NKRI. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus kembali kepada tujuan, visi, dan misi bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV," terang Prof Tundjung.

Tujuan Negara memang tidak mungkin akan dapat diwujudkan dalam waktu singkat melainkan diperlukan waktu yang lama dan upaya yang terus menerus. Oleh karenanya seluruh komponen bangsa harus terus berupaya untuk mewujudkannya. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap utuh dan bersatu dalam wadah NKRI yang mengakui kemajemukan, serta mendasarkan diri pada Pancasila, dan UUD 1945.

"Pancasila akan menjadi alat perekat yang mempersatukan bangsa Indonesia," kata Prof Tundjung.

Ke depan, menurut Prof Tundjung Herning Sitabuana, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dengan potensi, keunggulan, dan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia akan mampu mengerjakan dan
menyelesaikan pekerjaan rumah guna mewujudkan Tujuan Negara. Untuk itu energi persatuan, kemauan untuk bekerja keras, keuletan, dan gotong royong harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"'Sikap toleran' dan 'tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok' sebagaimana diperlihatkan oleh Para Pendiri Negara harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," beber Prof Tundjung Herning Sitabuana.

(asp/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT