DPR mengesahkan tiga undang-undang tentang pembentukan tiga provinsi baru di tanah Papua. Tiga provinsi baru itu ialah Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Pengesahan RUU tiga provinsi itu menjadi UU dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/6/2022).
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.
"Setuju," jawab para peserta rapat.
Ada sejumlah hal menarik di dalam UU yang disahkan tersebut, antara lain jumlah kabupaten hingga penjabat gubernur di awal provinsi terbentuk. Berikut serba-serbi tiga provinsi baru di tanah Papua:
Daftar Wilayah Papua Tengah:
Pasal 3
(1) Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari:
a. Kabupaten Nabire;
b. Kabupaten Puncak Jaya;
c. Kabupaten Paniai;
d. Kabupaten Mimika;
e. Kabupaten Puncak;
f. Kabupaten Dogiyai;
g. Kabupaten Intan Jaya; dan
h. Kabupaten Deiyai.
(2) Cakupan Pulau di Provinsi Papua Tengah tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Dalam peta yang tercantum dalam lampiran UU yang baru disahkan DPR itu, terdapat 50 pulau yang masuk ke wilayah Papua Tengah. 44 Pulau berada di Kabupaten Nabire dan enam pulau di Kabuaten Mimika.
Pasal 6
Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga Sosok minggu ini: Resa Boenard si "Princess Bantar Gebang"
