ADVERTISEMENT

Duduk Perkara Temuan Helipad 'Siluman' di Kepulauan Seribu

Rakhmad Hidayatulloh Permana, Wildan Noviansah - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 07:42 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi
Foto: Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemukan helipad ilegal di Kepulauan Seribu (Wildan/detikcom)
Jakarta -

Sebuah helipad 'siluman' ditemukan di Kepulauan Seribu. Akibat temuan ini, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi akan dipanggil oleh DPRD DKI.

Sebagaimana diketahui, temuan ini berawal dari sidak yang dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Pulau Panjang di Kepulauan Seribu. Prasetyo menemukan area helipad ilegal.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (30/6/2022) Edi dan rombongan tiba di Pulau Panjang pukul 11.15 WIB. Prasetyo mendapati area yang dipakai untuk landasan helikopter. Sedangkan tertulis plang lahan di area helipad milik Pemprov DKI Jakarta.

"Iya (tanah milik Pemprov) kenapa ada helipad, dia tidak melapor ke kita. Kalau kita tidak datang ke sini, mana kita tahu di sini ada helipad, kok ada helipad tapi nggak lapor ke kita, helipad siluman namanya, ilegal," kata Prasetyo di Pulau Panjang, Kamis (30/6/2022).

Prasetyo mengatakan Pemprov DKI tidak akan menghambat investasi yang dilakukan di Pulau Panjang. Asalkan prosesnya dilakukan secara transparan.

"Kita nggak akan menghambat investasi di Kepulauan Seribu, tapi harus yang transparan. Kalau di sini sama-sama diperhatikan, oknum ini sistemnya harus diubah. Boleh dia mau investasi di sini boleh, tapi ada aturan yang harus dipegang juga. Jangan kayak begini, rapihin, tiba-tiba dia buat helipad," kata dia.

Prasetyo juga menjelaskan tujuan melakukan sidak ke Pulau Panjang untuk melihat kondisi pulau setelah ada audit BPK terkait dugaan korupsi bandar udara.

"Kita di sini mau melihat bagaimana audit BPK ini kan selalu permasalahannya dengan aset. Kalau ini aset sudah mulai nggak dibenerin, sampai kapan pun istilahnya akan menjadi temuan. Sebaik apa pun anggaran tapi kalau temuannya selalu ada kan harus dibereskan. Iya (Pulau Panjang) status quo tahun 2010 temuan BPK nilainya hampir Rp 80 miliar kerugian negara," kata dia.

"Jadi kedatangan saya ke sini saya juga menyidak sebelum tahun anggaran perubahan ini berjalan, supaya anggarannya pulau seribu apa sih yang diminta, biar kita semua tahu," lanjutnya.

Apa respons Bupati Kepulauan Seribu? Baca halaman selanjutnya.

Simak juga 'Urus STNK Gratis Bagi Warga DKI Terdampak Perubahan Nama Jalan':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT