ADVERTISEMENT

RUU Data Pribadi Molor, Warga BSD Kirim Surat ke Jokowi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 14:50 WIB
Rusdianto Matulatuwa
Rusdianto Matulatuwa (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Warga Bumi Serpong Damai (BSD), Rusdianto Matulatuwa, mengirimkan notifikasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila dalam 60 hari RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung jadi, gugatan citizen lawsuit akan dilayangkan.

"Sudah saya kirimkan langsung ke Setneg, Rabu (29/6) kemarin," kata Rusdianto saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/6/2022).

Dalam surat notifikasi itu, Rusdianto mengingatkan Jokowi agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, UUD 1945 mewajibkan negara untuk melindungi diri pribadi dan rasa aman dalam data pribadi. Hal itu tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945

Sebab, era digital kini membuat warga negara tidak aman dari gangguan digital.

"Atas era digitalisasi, warga negara mau tidak mau tergerus untuk ikut bergabung dalam di era digital. Akan tetapi, setelah mengakses media atau platform digital, fakta sering disalahgunakan," ucap Rusdianto.

Gangguan digital itu di antaranya pinjaman online (pinjol). Dampaknya, banyak korban pinjol ilegal yang harus berakhir tragis. Ada juga kebocoran data di sana-sini serta banyak warga yang mengalami pelecehan seksual dengan berbagai aplikasi digital.

"Kasus tersebut terlihat begitu mudahnya pihak ketiga mengakses data pribadi," beber Rusdianto, yang juga advokat.

Oleh sebab itu, Rusdianto geram terhadap langkah lambat pemerintah dan DPR yang tidak kunjung mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Jika dalam 60 hari tidak ada kemajuan berarti, Rusdianto akan menempuh jalur hukum.

"Maka dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden dengan memberi waktu 60 hari setelah surat ini diterima untuk melakukan langkah konkret dalam hal pengawasan dan perlindungan kerahasiaan data pribadi," cetus Rusdianto.

Rusdianto sebelumnya menceritakan bahwa dirinya termasuk yang mengalami gangguan atas bocornya data pribadinya.

"Akhir-akhir ini mulai menakutkan karena satu hari bisa 7 sampai 8 pesan dan lebih daripada 5 kali menelepon dengan berbagai macam penawaran yang beraneka ragam. Dari pinjaman online, penutupan kartu kredit, penawaran bisnis, penawaran judi online juga sekali-dua kali," kata Rusdianto.

Sebagaimana diketahui, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mencuat lagi terkait isu dugaan peretasan (hacking) hingga pencurian data belakangan kian marak. Selidik punya selidik, proses RUU ini terhenti karena menyangkut siapa yang berhak menjadi pengawas. Apakah di bawah Kominfo, Komisi Informasi, BSSN, atau membentuk lembaga baru.

(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT