.webp)
Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti rencana Polri membentuk Satuan Tugas Nusantara (Satgas Nusantara) untuk mencegah politik identitas. Fadli Zon mempertanyakan alasan politik identitas harus diperangi dan menjadi kejahatan menurut hukum.
"Rencana Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk satuan tugas politik identitas, yang disebut sebagai Satgas Nusantara, untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024, menurut saya berlebihan. Kalau tujuannya sebatas mencegah 'hoax', tak ada masalah. Namun ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu 'politik-identitas' seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).
Fadli Zon mempertanyakan apa maksud politik identitas yang hendak diperangi dan kenapa dianggap sebagai kejahatan di mata hukum. Menurutnya, politik identitas atau ethno-politics justru bagian dari teori kritis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana 'ethno-politics', misalnya, justru bagian dari teori kritis. Dulu dengan alasan pembangunan pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno-politics," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku heran jika politik identitas akhirnya dianggap sebagai kejahatan. Padahal, menurutnya, konsep politik identitas tersebut bersifat netral.
"Secara akademis, konsep 'politik identitas' bersifat netral. Dalam banyak kasus, politik-identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan, yang selama ini telah diperlakukan tidak adil oleh negara. Francis Fukuyama menyebutnya sebagai 'isothymia', yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (recognition) serta martabat (dignity)," kata dia.
"Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negara secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa? Sebagai bangsa yang majemuk, kita memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik-identitas secara konseptual jelas salah," ujar Fadli Zon.
Simak argumentasi Fadli Zon di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Wanti-wanti Mahfud Dampak Politik Identitas di Pemilu 2024
Argumentasi Fadli Zon
Fadli Zon membeberkan dua argumentasi mengapa politik identitas bukanlah ancaman demokrasi. Yang pertama, kata dia, identitas tidak dapat dipisahkan dari politik dan semua yang berkaitan dengan politik sebenarnya selalu terkait identitas, baik agama, ideologi, ras, maupun kelas. Fadli Zon mencontohkan pemilihan kepala daerah yang, menurutnya, sering kali mempertimbangkan asal daerah, latar belakang agama, bahkan ras.
Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut para ahli filsafat politik, seperti Charles Taylor atau Amy Gutmann, juga mengakui politik identitas merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari perjuangan politik demokrasi. Dia menyampaikan, kedua ahli filsafat politik itu menyebut semua manusia pasti punya identitas dan identitas itulah yang mereka perjuangkan dalam proses demokrasi.
"Saya berpendapat bahwa ancaman keterbelahan kita bukanlah politik identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial. Inilah yang dipotret oleh Norris dan Inglehart ketika menelusuri penyebab utama lahirnya populisme. Keduanya sepakat bahwa populisme akan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi dan benturan kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, gesekan antarkelompok di tengah hajatan politik bukanlah berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap persatuan, tapi lebih karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Inilah yang menjadi faktor utama keterbelahan politik belakangan ini," katanya.
Fadli Zon menilai wacana politik identitas memang telah lama dikampanyekan sedemikian rupa seolah otomatis negatif untuk menekan kelompok politik tertentu. Padahal, menurut dia, selama ini isu politik-identitas selalu memiliki standar ganda dalam dunia politik Indonesia.
"Itu sebabnya, kita jangan gegabah dan harus hati-hati dalam mendudukkan apa yang dimaksud dengan politik-identitas. Tanpa argumentasi akademis dan hukum yang memadai, lontaran terkait politik-identitas bisa mencederai proses demokrasi Pemilu 2024. Jangan sampai aparat kita menjadi 'Polisi Demokrasi', yang bisa mendefinisikan persoalan-persoalan demokrasi hanya menurut persepsi sendiri," imbuhnya.
Satgas Nusantara
Sebelumnya, Mabes Polri bakal membentuk satgas khusus bernama Satgas Nusantara guna pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Satgas ini bertujuan mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks terkait Pemilu 2024.
"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari. Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara, sebagai bentuk cooling system," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di kawasan Mabes Polri, Minggu (19/6/2022).
"Kemudian berkolaborasi juga melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kita ingatkan," ujarnya.
