ADVERTISEMENT

Fadli Zon: Politik Identitas Bukan Ancaman Keterbelahan

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 14:54 WIB
Politikus senior PAN Amien Rais bertandang ke gedung DPR. Dia menjadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang DPT Pemilu 2019.
Fadli Zon (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti rencana Polri membentuk Satuan Tugas Nusantara (Satgas Nusantara) untuk mencegah politik identitas. Fadli Zon mempertanyakan alasan politik identitas harus diperangi dan menjadi kejahatan menurut hukum.

"Rencana Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk satuan tugas politik identitas, yang disebut sebagai Satgas Nusantara, untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024, menurut saya berlebihan. Kalau tujuannya sebatas mencegah 'hoax', tak ada masalah. Namun ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu 'politik-identitas' seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).

Fadli Zon mempertanyakan apa maksud politik identitas yang hendak diperangi dan kenapa dianggap sebagai kejahatan di mata hukum. Menurutnya, politik identitas atau ethno-politics justru bagian dari teori kritis.

"Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana 'ethno-politics', misalnya, justru bagian dari teori kritis. Dulu dengan alasan pembangunan pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno-politics," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku heran jika politik identitas akhirnya dianggap sebagai kejahatan. Padahal, menurutnya, konsep politik identitas tersebut bersifat netral.

"Secara akademis, konsep 'politik identitas' bersifat netral. Dalam banyak kasus, politik-identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan, yang selama ini telah diperlakukan tidak adil oleh negara. Francis Fukuyama menyebutnya sebagai 'isothymia', yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (recognition) serta martabat (dignity)," kata dia.

"Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negara secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa? Sebagai bangsa yang majemuk, kita memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik-identitas secara konseptual jelas salah," ujar Fadli Zon.

Simak argumentasi Fadli Zon di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Wanti-wanti Mahfud Dampak Politik Identitas di Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT