ADVERTISEMENT

Puji Anies Tutup Holywings, HNW Singgung RUU Perlindungan Simbol Agama

Hanifa Widyas - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 19:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan kasus penistaan agama dan simbol agama yang terus berulang, seperti pada kasus Holywings. Namun, pihaknya juga mengapresiasi sikap Kepolisian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dengan sigap mengambil keputusan.

Keputusan tersebut dianggap menegakkan hukum dan aturan yang berlaku serta tidak diskriminatif, baik kasusnya terkait dengan masalah promosi minuman keras yang menodai agama maupun dalam hal yang terkait dengan pelanggaran aspek perizinan.

"Langkah Kepolisian yang segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut patut diapresiasi. Apalagi hal yang meresahkan masyarakat itu, selain kasusnya dilakukan terbuka, juga penolakan serta tuntutan penegakan hukumnya juga merupakan aspirasi dari banyak elemen bangsa, baik MUI, NU, Muhammadiyah, GP Anshor, PKS, bahkan juga warga Kristiani di Manado juga menolak Holywings, karena diyakini telah meresahkan umat dan melecehkan Agama melalui penistaan simbol Agama yang sangat dihormati, yakni Muhammad dan Maria," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah Anies yang menutup kegiatan Holywings di Jakarta. Adapun Holywings di seluruh Jakarta ditutup karena berulang kali melakukan pelanggaran termasuk tidak memiliki izin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Penutupan tempat hiburan tersebut dilakukan guna menegakkan hukum dan melanjutkan kontribusi dunia usaha dengan baik tanpa melanggar hukum, apalagi meresahkan masyarakat dengan menghinakan agama dan simbol agama.

"Untuk kasus promosi yang membawa nama 'Muhammad dan Maria', dan karenanya menghinakan Agama dan simbol Agama, agar diberikan sanksi hukum yang menjerakan, supaya jadi pelajaran dan tidak diikuti oleh promosi-promosi bisnis lainnya sambil menghinakan dan menistakan agama dan simbol agama. Agar iklim berusahanya sehat dan tidak meresahkan," papar HNW.

HNW mengatakan kasus ini dapat diusut secara lebih tuntas dan adil, hingga membawa efek jera karena merupakan kasus penodaan agama. Pengusutan kasus harusnya tidak hanya berhenti penuntutannya kepada pegawai-pegawai di level bawah.

"Harus dilihat secara gamblang, karena biasanya kegiatan promosi berasal atau bisa jadi atas persetujuan level di atasnya, level management dllnya. Oleh karenanya, jangan sampai hanya pegawai level bawah yang ditumbalkan, tetapi pihak management yang layak diduga terlibat juga harus bertanggung jawab sebagai perwakilan perusahaan. Agar tak diikuti oleh manajemen lainnya, dengan mudah melempar tanggung jawab ke level di bawahnya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menambahkan aturan hukum yang bersifat bersifat khusus (lex specialis) makin diperlukan melihat maraknya kegiatan yang menghina agama maupun simbol agama. Aturan khusus ini diperlukan karena perlindungan hukum yang menyebar di berbagai UU, apalagi yang bersifat preventif terhadap agama atau tokoh agama, masih tidak dipahami oleh publik.

Oleh sebab itu, ia berharap agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama (RUU PTSA) yang sudah ditetapkan masuk prioritas pembahasan di DPR dapat segera dibahas dan disetujui bersama pemerintah.

"Kasus ini menunjukkan semakin pentingnya DPR dan Pemerintah untuk bahas dan setujui mengundangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang diinisiasi oleh FPKS DPRRI. Agar masalah tindak kriminal terhadap agama dan simbol agama ini makin dipahami pelaku usaha dan masyarakat lainnya, agar bisa dicegah dan tidak diulanginya lagi tindakan penistaan simbol agama atau tokoh agama yang bisa memunculkan keresahan, konflik dan pecah belah serta disharmoni antar umat beragama di Indonesia. Agar di tahun politik masyarakat tidak makin diadudomba dengan isu-isu yang terkait dengan penistaan Agama dan simbol Agama," pungkasnya.

(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT