Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan membuka opsi penerapan lockdown di provinsi atau daerah terkait wabah penyakit mulut dan kaki (PMK). Lockdown dilakukan untuk membatasi lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha.
"Yang dilakukan apakah sistem lockdown tingkat pulau atau provinsi, kabupaten, kota, ini terkait bagaimana lalu lintas hewan di hari raya Idul Adha," kata Suharyanto di pendapa Gubernur Banten, Serang, Selasa (28/6/2022).
Suharyanto mengatakan keputusan itu akan dilakukan dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pertanian (Kementan), dan BNPB. Data hewan ternak dan populasi terjangkit masih terus dipetakan. BNBP melibatkan pakar yang kompeten untuk penanganan PMK.
"Memang PMK sudah menyebar di 19 provinsi, sehingga penanggulangannya harus sangat serius terintegrasi dan betul-betul dilaksanakan seperti tahap penanganan COVID-19," tambahnya.
Karena harus seperti penanganan COVID-19, setiap daerah harus membentuk satgas PMK. BNBP menjadi satgas nasional di bawah Kemenko Marves.
Untuk vaksin PMK, Suharyanto mengatakan sudah ada 800 ribu dosis. Kementan dalam hal ini bertanggung jawab atas ketersediaan vaksin.
"Sudah ada 800 ribu dosis diadakan Kementan, nanti akan diadakan lagi," ucap Suharyanto.
Simak Video: Kasus PMK di DIY Tembus 6 Ribu Lebih, Vaksinasi Ternak Digencarkan
