.webp)
Rencana aksi 28 Juni itu pernah disampaikan oleh Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo saat aksi menolak RKUHP di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/6) pekan lalu.
Saat itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan, pertama mendesak Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu dekat. Tuntutan kedua adalah menuntut Presiden dan DPR membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Tuntutan ketiga adalah ultimatum berisi tenggat tujuh hari dan tenggat itu sudah habis. Draf RKUHP belum kunjung dibuka sampai sekarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019," demikian poin ketiga pernyataan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang diawaki salah satunya oleh BEM UI, pada keterangan 20 Juni atau sepekan lalu.
"Kami akan menjemput Ketua DPR RI dan turut meminta Presiden RI memberikan jawaban atas semua tuntutan kami," kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
(ygs/mea)
