.webp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memamerkan rekening gotong royong di depan Ketua KPK Firli Bahuri. Rekening gotong royong disebut dapat mengatasi mahalnya biaya politik di Indonesia.
"Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong. Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Politik Cerdas Berintegritas KPK di Gedung ACLC KPK, Senin (27/6/2022).
Hasto mencontohkan saat Joko Widodo atau Jokowi dicalonkan menjadi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rekening gotong royong itu membantu untuk dana saksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai contoh misalnya Pak Jokowi, ketika mencalonkan sebagi calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari Pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain," ujar Hasto.
"Misalnya, dana saksi dan rata-rata jumlah gotong royong yang diberikan oleh kader partai dengan menggerakkan seluruh mesin politik partai, jauh lebih besar dari yang lain," lanjutnya.
Baca juga: Tugas Khusus Megawati untuk Puan Maharani |
PDIP, tambah Hasto, berharap ke depannya penyempurnaan sistem politik dapat berdampak pada murahnya biaya pemilu legislatif. Menurutnya, justru partai politik yang harus bergerak dengan menggunakan sistem proporsional tertutup.
"Ke depan kami ingin mendorong penyempurnaan sistem politik agar pilkada itu bisa semurah-murahnya, termasuk pemilu legislatif, itu juga bisa semurah-murahnya, dengan mengedepankan sistem proporsional tertutup," terangnya.
"Sehingga partailah yang bergerak di depan, itu kartu suaranya akan kecil karena kartu suaranya itu hanya lambang partai," tutur Hasto.
Lihat juga video 'Sindiran Demokrat soal Partai Tutup Koalisi Dini':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Rombongan PDIP, pada Senin (27/6/2022) dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK. Program ini merupakan pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai politik di Indonesia.
"Dalam rangkaian Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, KPK kembali akan menggelar kegiatan pembekalan antikorupsi bagi para pengurus partai politik baik di pusat maupun daerah," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (27/6).
"Agenda pembekalan akan diberikan untuk jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 27 Juni 2022... bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 09.00 - 12.00 WIB," sambungnya.
Dalam kegiatan itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidajat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar beserta 11 orang pengurus PDIP Pusat akan datang langsung di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara sisanya akan mengikuti pembekalan secara daring.
