Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memamerkan rekening gotong royong di depan Ketua KPK Firli Bahuri. Rekening gotong royong disebut dapat mengatasi mahalnya biaya politik di Indonesia.
"Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong. Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Politik Cerdas Berintegritas KPK di Gedung ACLC KPK, Senin (27/6/2022).
Hasto mencontohkan saat Joko Widodo atau Jokowi dicalonkan menjadi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rekening gotong royong itu membantu untuk dana saksi.
"Sebagai contoh misalnya Pak Jokowi, ketika mencalonkan sebagi calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari Pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain," ujar Hasto.
"Misalnya, dana saksi dan rata-rata jumlah gotong royong yang diberikan oleh kader partai dengan menggerakkan seluruh mesin politik partai, jauh lebih besar dari yang lain," lanjutnya.
Baca juga: Tugas Khusus Megawati untuk Puan Maharani |
PDIP, tambah Hasto, berharap ke depannya penyempurnaan sistem politik dapat berdampak pada murahnya biaya pemilu legislatif. Menurutnya, justru partai politik yang harus bergerak dengan menggunakan sistem proporsional tertutup.
"Ke depan kami ingin mendorong penyempurnaan sistem politik agar pilkada itu bisa semurah-murahnya, termasuk pemilu legislatif, itu juga bisa semurah-murahnya, dengan mengedepankan sistem proporsional tertutup," terangnya.
"Sehingga partailah yang bergerak di depan, itu kartu suaranya akan kecil karena kartu suaranya itu hanya lambang partai," tutur Hasto.
Lihat juga video 'Sindiran Demokrat soal Partai Tutup Koalisi Dini':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
