.webp)
Senny menjelaskan dari pertemuan NPC dengan Gibran itu kemudian dia mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Baru setelah itu disusun Peraturan Presiden yang kemudian ditandatangani Presiden Jokowi.
"Bukan tiba-tiba presiden tanda tangan menunjuk Gibran. Pak Jokowi tidak pernah menyarankan Gibran. Yang menyarankan NPC, minta ke Menpora, lalu dimintakan tanda tangan ke presiden. Makanya proses lama banget, sampai kita deg-degan itu ditandatangani nggak," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senny lantas menyebut penunjukan Gibran itu tak berkaitan dengan persoalan politik. Dia menolak acara itu dipolitisasi.
"Kita nggak ngerti politik dan nggak mau ikut campur. Kita nggak mau dipolitisasi. Olahraga itu kalah ya kalah, menang ya menang," jelasnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik penunjukan Gibran sebagai Ketua Inaspoc yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022.
"Aneh. Mestinya level pusat yang menggeluti bidang olahraga," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (22/6).
Mardani mengaku justru kasihan kepada Gibran lantaran terkesan dikarbit oleh Jokowi untuk mengurus event nasional. Padahal, kata dia, selevel wali kota bisa diberi event tingkat provinsi terlebih dulu.
"Kasihan Gibran-nya jadi sangat terlihat dikarbit, dipercepat prosesnya. Semua perlu proses. Kalau Wali Kota mau dipromosikan bisa diberi event tingkat provinsi," katanya.
Tak hanya itu, anggota Komisi II DPR RI ini juga mengingatkan Jokowi terkait etika. Dia mengingatkan, apa pun yang terjadi, Jokowi tetaplah ayah Gibran.
"Bagus jika presiden benar-benar menjaga etika. Bagaimanapun Pak Jokowi ayahnya Gibran. (Seharusnya) bisa Menpora yang kasih tugas (ke Gibran)," ujarnya.
(fca/lir)
