ADVERTISEMENT

PPP Dukung Langkah Pemerintah Ganti Rugi Ternak yang Mati Akibat PMK

Nurcholis Maarif - detikNews
Minggu, 26 Jun 2022 20:03 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah
Foto: PPP
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mendukung rencana pemerintah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10 juta untuk setiap ekor ternak yang mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebab menurutnya wabah ini semakin meresahkan masyarakat seiring terus bertambahnya ternak mati.

"Pemerintah memang perlu memberikan kompensasi bagi petani yang hewan ternaknya mati akibat terserang PMK," kata Ema dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2022).

Ia berharap kompensasi yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat khususnya petani dan peternak. Kompensasi diharapkan tidak hanya untuk tiap ekor sapi yang mati namun juga dapat dirasakan oleh peternak kambing.

"Selain itu kami mendorong agar diberlakukan karantina tingkat desa bagi hewan ternak untuk mencegah penyebaran PMK. Saat ini pemerintah telah menyiapkan vaksin ternak sebanyak 29 juta dosis untuk penanganan PMK. Kami mendorong percepatan proses vaksinasi," tambahnya.

Ema berharap ke depan pemerintah bersama DPR perlu mengalokasikan anggaran untuk mendorong program Inseminasi Buatan (IB) untuk memproduksi bibit-bibit sapi unggul setelah wabah PMK usai.

"Kami juga berharap pemerintah menyiapkan program strategis jangka panjang agar mendorong peningkatan produksi daging dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan ganti rugi sebesar Rp 10 juta untuk sapi milik peternak yang dimusnahkan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kebijakan ini akan diprioritaskan untuk peternak sapi skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Terkait dengan penggantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti. Terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Kebijakan ini menjawab permintaan dan keluhan peternak sapi. Sebelumnya, peternak meminta pemerintah mengambil keputusan berani untuk mengatasi wabah PMK.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT