.webp)
Perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan membuat warga harus mengganti KTP. Anggota DPRD DKI fraksi PDIP Ima Mahdiah Jakarta mengkritik kebijakan Anies Baswedan mengenai penggantian nama jalan itu.
"Yang saya lihat Pemprov lagi-lagi kecolongan melakukan mitigasi dalam membuat kebijakan, sehingga menimbulkan dampak di masyarakat," kata Ima kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).
Ima mendapat laporan warga merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam penggantian nama jalan itu. Akibatnya, kata Ima, warga kini harus meluangkan waktunya untuk mengubah data alamat di KTP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya lihat beberapa video warga yang merasa kecewa karena pergantian ini tidak melibatkan mereka dan mendengarkan aspirasi mereka. Akibatnya, mereka sekarang yang harus mengorbankan waktu dan daya mereka untuk mengurus administrasi terkait pergantian nama jalan tersebut," jelasnya.
Ima berharap kebijakan pergantian nama jalan ini tidak menjadi kebijakan yang karut-marut. Dia kemudian menyinggung Tebet Eco Park, yang sempat semrawut akibat parkir liar dan banyaknya pedagang kaki lima.
"Jangan sampai kebijakan ini karut-marut. Seperti Taman Eco Tebet yang akhirnya ditutup sementara akibat tidak adanya mitigasi risiko yang matang di pihak pengambil keputusan," sebut dia.
Disdukcapil DKI Jemput Bola
Anies Baswedan mengganti 22 nama jalan dengan memakai nama-nama tokoh Betawi. Warga di jalan yang namanya diubah bisa mengurus KTP baru ke kelurahan.
Kadis Dukcapil DKI Budi Awaluddin telah menginstruksikan jajarannya untuk melayani perubahan data alamat warga mulai dari kolom alamat pada KTP, KIA, dan KK. Dia berharap momen pergantian data ini tak hanya mengubah alamat baru, tapi juga memperbarui biodata, mulai status hingga golongan darah atau gelar yang mau dicantumkan.
"Setelah masyarakat mengganti dokumen kependudukannya, secara bertahap bisa melakukan penggantian dokumen lainnya. Guna menginventarisasi pendataan dan kebutuhan blangko, Disdukcapil DKI telah berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil," ucap Budi dalam keterangannya, Kamis (23/6).
Budi mengatakan pembukaan layanan perubahan data warga ini dimulai satu minggu ke depan di loket layanan Dukcapil di tiap kelurahan. Budi akan memonitor langsung proses tersebut.
"Iya (warga urus ke kelurahan) dan kita akan lakukan layanan jemput bola juga. Kami melakukan pelayanan di RW yang terdampak. Membuka pelayanan di pos RW," katanya.
Simak Video 'Sejumlah Nama Jalan di Jakarta Diubah, Anies Pastikan Tak Bebani Warga':
