ADVERTISEMENT

Jokowi Rombak Struktur Kemhan, Kini Ada Badan Teknologi Pertahanan

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 22 Jun 2022 11:14 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Jokowi (Foto: dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak susunan organisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kini Kemhan mempunyai Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan.

Perombakan susunan organisasi Kemhan ini tertuang dalam Perpres Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan sebagaimana salinannya dilihat detikcom, Rabu (22/6/2022). Perpres itu ditetapkan Jokowi pada 17 Juni 2022.

Perpres baru itu juga mengatur terkait posisi Wakil Menteri Pertahanan. Pada perpres sebelumnya, yaitu Perpres 58/2015, ketentuan mengenai jabatan Wamenhan belum diatur secara jelas.

Pada Pasal 2 Perpres 94/2022, Wakil Menteri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menhan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kemhan.

Pasal 2 ayat 5 menjelaskan secara rinci mengenai tugas dari Wamenhan. Berikut selengkapnya:

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. membantu Menteri dalam peralmusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

Perpres 94/2022 juga memuat ketentuan mengenai perubahan susunan organisasi Kemhan. Perpres itu mengatur terkait Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan. Berikut perbandingan susunan organisasi di Perpres 94/2022 dan Perpres 58/2015.

Perpres 58/2015
Susunan Organisasi
Pasal 4
Kementerian Pertahanan terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Sarana Pertahanan;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j. Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k. Staf Ahli Bidang Politik;
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m. Staf Ahli Bidang Sosial; dan
n. Staf Ahli Bidang Keamanan


Perpres 94/2022
Susunan Organisasi
Kementerian Pertahanan, terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Sarana Pertahanan;
h. Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan;
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j. Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan;
k. Staf Ahli Bidang Politik;
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m. Staf Ahli Bidang Sosial; dan
n. Staf Ahli Bidang Keamanan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan di Perpres 58/2015 menjadi Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan di Perpres 94/2022. Sedangkan Badan Instalasi Strategis Pertahanan di Perpres 58/2015 menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan di Perpres 94/2022.


Berikut fungsi Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan:

Pasal 37
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
b. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan fungsi dari Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan, sebagai berikut:

Pasal 45
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
b. pelaksanaan pengelolaan di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan di bidang sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan bidang pertahanan siber;
d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yar:g diberikan oleh Menteri.

Simak juga 'Temui Menhan Singapura, Prabowo: Hubungan Indonesia-Singapura Terjalin Baik':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT