ADVERTISEMENT

Jaga Kelestarian Laut, KKP Gencar Sosialisaikan Manfaat PKKPRL

Dea Duta Aulia - detikNews
Selasa, 21 Jun 2022 16:02 WIB
KKP
Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan sosialisasi manfaat memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ke operator Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Langkah itu dilakukan agar pelaku usaha bisa mempunyai kepastian hukum dalam pemanfaatan laut sesuai dengan ekonomi biru.

"Saya mengimbau bagi operator kabel laut yang belum mengantongi PKKPRL segera mengurusnya, karena ini menjadi syarat dasar berkegiatan menetap di ruang laut," kata Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Menurutnya, pemanfaatan ruang laut sejalan dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha maupun non usaha wajib memiliki PKKPRL. Ia juga menjelaskan kabel laut merupakan kegiatan berisiko tinggi sehingga hal tersebut harus diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar kelestarian lingkungan laut tetap terjaga.

"Sesuai arahan Pak Menteri Trenggono, kami minta teman-teman pemilik SKKL segera mengurus PKKPRL agar kegiatan usaha di ruang laut memiliki kepastian hukum. SKKL ini kan termasuk salah satu aktivitas berisiko tinggi, jadi harus clean and clear semua," kata Doni.

Ia menegaskan kewajiban mengurus PKKPRL bukan hanya untuk SKKL yang akan dipasang tapi juga yang sudah terpasang. Oleh karena itu, ia meminta agar semua operator kooperatif terhadap aturan tersebut.

"Jadi jangan beranggapan kalau kabel sudah tergelar tidak perlu PKKPRL. Meskipun ruang laut common property, tetap pemanfaatannya harus diatur. Tim kami siap membantu administrasinya dan kami rutin sosialisasi hal ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto menjelaskan mekanisme pengurusan PKKPRL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pengajuan PKKPRL dilakukan melalui sistem terpadu satu pintu (Online Single Submission/OSS) yang menyertakan koordinat lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, kebutuhan luas untuk mendukung kegiatan di ruang laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, serta kedalaman lokasi.

"Jika sudah, maka tim dari KKP akan melakukan penilaian terhadap dokumen yang sudah masuk melalui OSS tersebut," kata Suharyanto.

Ia mengatakan dalam proses penilaian, pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat dan nelayan tradisional, keamanan dan kedaulatan negara, perjanjian internasional di batas maritim, hingga keberadaan instalasi kabel maupun pipa yang sudah ada.

"Setelah unsur-unsur penilaian ini terpenuhi, barulah PKKPRL bisa diterbitkan. Ini paling lama satu bulan prosesnya," ujar Suharyanto.

Pasca terbitnya Kepmen KP Nomor 14/2021 yang menjadi dasar penataan kabel maupun pipa bawah laut, terdapat 8 pemasangan SKKL yang telah mengantongi PKKPRL. Sedangkan yang saat ini masih dalam proses OSS terdapat tiga lagi SKKL.

Ia menjelaskan, minat perusahaan dalam atau luar negeri untuk menggelar kabel atau pipa bawah laut tergolong cukup tinggi. Bahkan tak hanya jaringan telekomunikasi saja, ada pula rencana pemasangan kabel listrik internasional melalui laut Indonesia dengan ukuran besar.

"Ini saya antisipasi terus ke pemilik kabel SKKL, karena pihak yang mau memanfaatkan ruang laut itu banyak," pungkas Suharyanto.

Lihat juga video 'Dalam Sepekan 2 Kapal Ikan Malaysia Tepergok Mencuri di Selat Malaka':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT