Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang anjlok di Litbang Kompas. Zulhas menyebut orang marah jika ada inflasi.
"Pasti orang akan marah kalau inflasi, makanya tugas kita," kata Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2022).
Zulhas mengatakan bakal memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Zulhas ingin masyarakat mengetahui secara utuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Ya tentu seperti komunikasi yang jelas, yang bisa dimengerti oleh masyarakat, kenapa ini naik dan mana yang bisa diperkuat subsidinya, sehingga bisa dipahami secara utuh. Saya kira itu bisa mengembalikan," ujar Zulhas.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi mengenai survei Litbang Kompas terkait penegakan hukum. Mahfud mengatakan naik dan turun angka di survei merupakan hal yang wajar.
"Ya biasa kan turun naik gitu. Turun naik itu tergantung pada peristiwa pada saat survei itu," ujar Mahfud dalam wawancara terpisah.
"Ya kita anggap semua itu turun naik itu sebagai informasi, tidak ada apa-apa, fakta itu," sambung Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan mengenai proses pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Mahfud menegaskan pemerintah tidak boleh mengintervensi pengadilan.
"Pengadilan punya alasan-alasannya sendiri ketika dia membebaskan orang. Korupsi juga begitu, kalau memang misalnya alat buktinya tidak cukup, gimana? Kalau dari kejaksaan agung, dari KPK, saya lihat kan sudah tegas, tapi Mahkamah Agung berpendapat lain. Itu struktur kenegaraannya begitu, Orang kecewa ya, kita semua kecewa, rakyat kecewa, kita juga kecewa. Tetapi kita tetap bekerja berdasarkan konstitusinya, kalau Mahkamah Agung bilang gitu, kita support di situ, biasa turun naik," imbuh Mahfud.
(knv/gbr)