.webp)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang anjlok di Litbang Kompas. Zulhas menyebut orang marah jika ada inflasi.
"Pasti orang akan marah kalau inflasi, makanya tugas kita," kata Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2022).
Zulhas mengatakan bakal memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Zulhas ingin masyarakat mengetahui secara utuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya tentu seperti komunikasi yang jelas, yang bisa dimengerti oleh masyarakat, kenapa ini naik dan mana yang bisa diperkuat subsidinya, sehingga bisa dipahami secara utuh. Saya kira itu bisa mengembalikan," ujar Zulhas.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi mengenai survei Litbang Kompas terkait penegakan hukum. Mahfud mengatakan naik dan turun angka di survei merupakan hal yang wajar.
"Ya biasa kan turun naik gitu. Turun naik itu tergantung pada peristiwa pada saat survei itu," ujar Mahfud dalam wawancara terpisah.
"Ya kita anggap semua itu turun naik itu sebagai informasi, tidak ada apa-apa, fakta itu," sambung Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan mengenai proses pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Mahfud menegaskan pemerintah tidak boleh mengintervensi pengadilan.
"Pengadilan punya alasan-alasannya sendiri ketika dia membebaskan orang. Korupsi juga begitu, kalau memang misalnya alat buktinya tidak cukup, gimana? Kalau dari kejaksaan agung, dari KPK, saya lihat kan sudah tegas, tapi Mahkamah Agung berpendapat lain. Itu struktur kenegaraannya begitu, Orang kecewa ya, kita semua kecewa, rakyat kecewa, kita juga kecewa. Tetapi kita tetap bekerja berdasarkan konstitusinya, kalau Mahkamah Agung bilang gitu, kita support di situ, biasa turun naik," imbuh Mahfud.
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasil survei menyatakan kepuasan publik menurun.
Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka secara periodik pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Responden yang dipilih secara acak sebanyak 1.200 dengan metode pencuplikan sistematis di tingkat 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan metode ini 95 persen dengan margin of error +-2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Berdasarkan survei yang dirilis Senin (20/6), kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf turun 6,8 persen dibandingkan survei pada Januari 2022. Di awal tahun, tingkat kepuasan terhadap pemerintah di angka 73,9 persen. Pada Juni 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf turun menjadi 67,1 persen.
Tingkat kepuasan publik dalam survei ini berdasarkan empat bidang, yakni bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ekonomi dan penegakan hukum, terjadi penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 persen dan 8,4 persen.
Sementara itu, aspek politik dan keamanan dan kesejahteraan sosial turun 4,5 persen dan 4,9 persen.
Lalu khusus di bidang ekonomi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa mencapai 64,5 persen. Ketidakpuasan terhadap penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran 54,2 persen.
Di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum 44,7 persen, serta pemberantasan korupsi 43,2 persen.
Litbang Kompas juga menyebutkan turunnya tingkat kepuasan publik selaras dengan menurunnya keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, namun survei Juni 2022 menunjukkan angka keyakinan menjadi 63,5 persen.
Berikut tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf di 4 aspek.
Bidang Politik dan Keamanan: 73,1%
Penegakan Hukum: 57,5%
Perekonomian: 50,5%
Kesejahteraan Sosial: 73,4%
Kepuasan total: 67,1%
Tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf di antara pemilih dan bukan pemilih:
Pemilih: 82,8 Persen
Bukan Pemilih: 47,7 persen
