ADVERTISEMENT

Catatan Hukum PBHI Anggap Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Bancakan Politik

Andi Saputra - detikNews
Senin, 20 Jun 2022 08:13 WIB
Deretan Nama Besar yang Dipanggil ke Istana Jelang Reshuffle
Istana negara (Dok. detikcom)

Di Kementerian ATR/BPN, latar belakang militer Hadi Tjahjanto dan nihilnya pengalaman Raja Juli di bidang pertanahan/tata ruang, tentu bertentangan dengan kondisi masalah pertanahan dan tata ruang serta pesatnya konflik agraria/pertanahan akibat proyek infrastruktur dan sumber daya alam yang melanggar hukum, hak asasi manusia, serta merusak lingkungan. Tercatat, sepanjang 2015-2020 ada 2.291 kasus.

"Pertanahan dan Tata Ruang adalah masalah keadilan sosial, birokrasi pencatatan serta pemerataan kepemilikan, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan militer," ungkap Julius.

Sejarah bangsa justru mencatat keterlibatan militer dalam bisnis ilegal dan perampasan tanah sekaligus represi fisik terhadap warga, misalnya Program Swasembada Pangan 1984-1986, Kasus Urut Sewu, Kasus Rumpin, Kasus Desa Seituan, dan lainnya. Belum termasuk pelibatan tentara oleh perusahaan swasta untuk menjaga dan mengintimidasi warga korban sengketa lahan dengan perusahaan swasta.

"LIPI pun mencatat berdasarkan Data Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang menyebutkan, ada aset TNI berupa 1.618 bidang tanah seluas 16.544,54 hektare yang kini dimanfaatkan oleh pihak ketiga (swasta)," beber Julius.

Sementara itu, penambahan jabatan baru Wakil Mendagri ditandai dengan penolakan besar-besaran rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru, oleh warga Papua. Karena ditengarai sebagai akal bulus untuk memuluskan rencana pertambangan Blok Wabu, yang diduga kuat melibatkan militer dan kepolisian lewat pos-pos penjagaan yang telah didirikan, bahkan sebelum ijin pertambangan diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

"Pada jabatan Wakil Menaker, nasib sial buruh sepertinya akan bertambah parah. Setelah hantaman PHK massal jutaan buruh akibat pandemi COVID-19, tanpa tanggung jawab Pemerintah, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menindas buruh juga disahkan. Afriansyah Noor tidak memiliki pengalaman di bidang perburuhan. Kompleksitas masalah perlindungan buruh, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang rumit, dan proyeksi ekonomi yang masih suram, tentu tidak dapat dibebankan kepada orang yang tidak berpengalaman," kata Julius menegaskan.

"Nasib rakyat tidak akan membaik, karena reshuffle masih jadi bancakan politik, tanpa pertimbangan pemenuhan hak asasi manusia apalagi keadilan sosial. Jika dilihat dari latar belakang nama baru (Menteri dan Wakil Menteri) justru akan menambah parah situasi pelanggaran hak asasi manusia saat ini, mengingat rekam jejak yang berkebalikan dengan kebutuhan dan tidak memiliki perspektif pendekatan kemanusiaan dalam pekerjaan dan kebijakan," terang Julius Ibrani.

Menurut Julius, komposisi Menteri dan Wakil Menteri yang baru, menambah jauh jarak rakyat dengan pejabat dan akan menambah masalah perampasan tanah rakyat serta kerusakan lingkungan. Utamanya masalah lingkungan yang meningkat pesat belakangan dan melibatkan Kementerian ATR/BPN sebagai aktor pelaku, misalnya pembangkangan terhadap Putusan Pengadilan untuk membuka data kepemilikan HGU.

"Militer justru dikenal kebal hukum dan tidak transparan dalam sistem peradilannya, artinya nasib keterbukaan informasi tanah untuk bisnis swasta makin ambyar," kata Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina.


(dek/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT