Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pekan kemarin. Namun Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai kocok ulang kabinet itu mengedepankan alasan politik dibandingkan profesionalitas.
"Reshuffle masih bancakan politik, hak asasi dan keadilan sosial tetap is dead," kata Ketua PHBI Nasional Julius Ibrani dalam siaran pers, Minggu (19/6/2022).
Kocok ulang itu adalah Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi digantikan Zulkifli Hasan, lalu Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dan Surya Tjandra digantikan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Selain itu, Jokowi menambah pos baru Wakil Mendagri, John Wempi Watipo, dan Wakil Menaker, Afriansyah Noor.
"Reshuffle kabinet sebenarnya sangat krusial, mengingat kondisi pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai aspek (sipol dan ekosob) dalam titik nadir, seperti kondisi perekonomian masyarakat. Ditambah lagi, sejumlah Menteri justru berulah dan banyak kontroversi, baik dari segi sikap maupun kebijakan, utamanya selama pandemi COVID-19," kata Julius Ibrani.
Sebut saja, kata Julius, Luhut Binsar Panjaitan yang berbisnis tambang, Erick Tohir yang berbisnis PCR, Tri Rismaharini yang mendiskriminasi Papua, Siti Nurbaya yang pro-kerusakan lingkungan (emisi karbon dan deforestasi), Mahfud Md yang banyak berbicara data tapi faktanya tidak ada. Termasuk 2 menteri yang diganti akibat skandal minyak goreng dan meningkatnya konflik pertanahan yang mengorbankan masyarakat kecil.
"Belum lagi permasalahan represi aparat penegak hukum terhadap masyarakat korban pembangunan, dan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia," beber Julius.
Harapan akan perbaikan sistem agar mendukung pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan, tidak akan terwujud. Apalagi jika kita menakar rekam jejak nama baru yang ditunjuk Jokowi. Reshuffle kabinet jilid I ditandai dengan momentum tercokoknya 2 menteri oleh KPK, Juliari Batubara (Mensos) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP).
"Mirisnya, nama Zulkifli Hasan justru tercatat sebagai pihak yang pernah berurusan dengan kasus korupsi alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau Annas Maamun pada 2014. Zulhas juga tercatat sebagai Menteri Kehutanan yang paling banyak melepaskan Kawasan (1,64 juta Ha) daripada BJ Habibie (763.041 ha), Abdurrahman Wahid (164.147 ha), Megawati S. (3.702 ha). Akibatnya, banyak kerusakan lingkungan dan deforestasi yang menyebabkan perubahan iklim menjadi sangat buruk," urai Julius.
Simak juga video 'Direktur IPO: Reshuffle Kali Ini Akomodasi Politik':
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
