.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti vonis bebas Mahkamah Agung (MA) atas Samin Tan. ICW menilai komitmen MA dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dipertanyakan.
"Komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan," kata peneliti ICW Lalola Easter dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).
Lola berharap agar KPK segera mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas ditolaknya kasasi di MA. Walaupun Mahkamah Konstitusi melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan PK, menurut Lola, KPK dapat mencobanya jika berkaca dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang sempat ditangani KPK kala itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ICW mendorong agar KPK mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Sekalipun sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penuntut umum dilarang mengajukan PK, kemungkinan itu penting untuk tetap dicoba," jelasnya.
Lola meminta Komisi Yudisial (KY) turut serta melakukan pemeriksaan amar putusan yang dikeluarkan MA dalam penolakan kasasi yang diminta KPK dalam putusan bebas Samin Tan.
"Komisi Yudisial harus segera melakukan eksaminasi putusan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Mahkamah Agung," imbuhnya.
Simak video 'Respons KPK soal Vonis Bebas Samin Tan':
Samin Tan divonis bebas, simak halaman selanjutnya
Vonis Bebas Samin Tan
Diketahui, MA menolak permohonan jaksa KPK terhadap pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan. Alhasil, Samin Tan tetap bebas lantaran tidak terbukti menyuap eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
Saat itu duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori. Vonis tersebut diketok pada 9 Juni 2022 dengan panitera pengganti Dwi Sugiarto.
"Tolak," demikian bunyi putusan singkat MA yang dilansir website-nya, Senin (13/6/2022).
Sebelumnya, kasus Samin Tan saat dia berulang kali dipanggil oleh KPK hingga akhirnya mangkir. Samin Tan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 6 Mei 2020. Dia jadi buron setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.
Hampir setahun menghilang, Samin Tan kemudian ditangkap KPK. Dia ditangkap penyidik KPK di wilayah Jakarta. Kasus berlanjut ke pengadilan.
Dalam persidangan, Samin Tan dituntut jaksa KPK dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Samin Tan diyakini jaksa memberi suap Rp 5 miliar Eni Maulani Saragih.
Jaksa mengatakan Samin Tan memberikan uang Rp 5 miliar agar Eni Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang itu diserahkan secara bertahap.
Pada Agustus 2021, PN Jakpus menjatuhkan vonis bebas kepada Samin Tan. PN Jakpus menyakini Samin tidak menyuap anggota DPR. Samin mengaku senang.
Dalam kesempatan yang sama, Samin Tan, sebagai terdakwa, senang divonis bebas. Dia mengungkapkan rasa senangnya itu.
"Senang dong," kata Samin Tan.
