Polri Ingatkan Pj Kepala Daerah Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu

Tahapan pemilu 2024 telah dimulai. Polri mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk mengantisipasi adanya kerawanan yang menjadi gangguan pemilu.

"Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemilu dan pilkada serentak, Selasa (14/6) kemarin tahapan pemilu sudah mulai. Setiap tahapan-tahapan itu memiliki potensi kerawanannya sendiri-sendiri," kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Gatot mengatakan pada saat pemilu akan banyak berkembang kejahatan politik. Dia menyebut tindakan itu akan menimbulkan konflik sehingga masyarakat tidak akan percaya pada fakta dan data yang ada.

"Karena di dalam pemilu itu akan berkembang ya, ada yang namanya black campaign, money politics, politik identitas, hoax, hate speech, hasutan, atau caranya dengan fire house atau semburan-semburan kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus sehingga menjadi fenomena post truth. Orang tidak percaya lagi kepada fakta dan data yang ada tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang tadi dimunculkan secara terus menerus melalui medsos ataupun yang lain sehingga bisa menimbulkan konflik," katanya.

Menurutnya, kejahatan ujaran kebencian sangat perlu diantisipasi. Dia menyebut jika terus dibiarkan kondisi akan makin memanas.

"Apalagi di situ ada ujaran-ujaran kebencian yang terus-menerus disampaikan. Nah ini perlu kita antisipasi secara bersama-sama karena kalau dibiarkan nanti di tahun politik, situasi memanas sehingga kita perlu cooling system," katanya.

Selain itu untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan politik, Gatot mengajak para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling sistem. Hal itu agar dapat mendinginkan situasi sehingga tidak menimbulkan korban.

"Makanya kita nanti bersama-sama dengan Forkopimda, Kapolres, Dandim dengan bupati wali kota membuat satu cooling system agar di situasi yang panas itu jangan dibiarkan panas. Kalau dibiarkan panas, dia akan meledak, kalau meledak mungkin dari konflik akan timbul korban baik materi maupun korban jiwa," katanya.

Menurutnya, setiap masyarakat tentunya memiliki pendapat yang berbeda. Namun dia mengimbau untuk selalu berpikir rasional.

"Dalam dunia demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berebeda pilihan kemudian membuat satu black campaign, buat berita hoax, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok, karena kalau sudah muncul kelompok besar itu yang bicara adalah sisi-sisi emosinya, psikologinya, mereka sudah tidak rasional lagi. Nah ini menimbulkan satu konflik sosial, ini kita tidak berharap," katanya.

Lebih lanjut, Gatot mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk mengantisipasi adanya politik identitas. Dia mengimbau para calon peserta pemilu untuk menyampaikan program-program yang sesuai dan tidak menimbulkan perpecahan.

"Satu lagi yang menjadi perhatian dari pengalaman kita dari beberapa pilkada munculnya politik identitas, nah kita juga menghindari ini. Mari dari sekarang mengajak bersama, silakan siapapun calonnya nanti apakah wali kota, bupati, siapa calonnya silakan sampaikan program yang bagus, tapi jangan munculkan politik identitas yang mengadu antara satu dan yang lainnya," pungkas Gatot.