.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah pekerjaan rumah atau PR kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengenai sengketa tanah. Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menyarankan eks Panglima TNI itu meniru langkah Menteri BUMN dalam memberantas mafia dengan melibatkan Kejaksaan Agung.
"Sangat baik (meniru langkah Erick Thohir) agar kemelut mafia tanah ini bisa segera terbongkar dan dituntaskan," kata Hensat dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).
Hensat berharap kolaborasi antara Hadi Tjahjanto dengan Kejaksaan Agung bisa segera dilakukan. Kolaborasi ini, kata Hensat, agar pengusutan perkara yang dilakukan Kejaksaan Agung bisa segera diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Kejagung melakukan penyidikan terhadap 34 perkara terkait mafia tanah di seluruh Indonesia sepanjang 2020-2022. Dalam kasus ini, ditaksir kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,4 triliun.
"Bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia dalam menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan perkara pertanahan dengan nilai total kerugian kurang lebih mencapai Rp 1,4 triliun," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
Adapun rinciannya, sebanyak 35 penyelidikan kasus mafia tanah dilakukan Kejaksaan seluruh Indonesia. Dari 35 kasus tersebut, 34 perkara sudah masuk tingkat penyidikan, 9 perkara penuntutan, 4 perkara masih dilakukan upaya hukum; dan 1 perkara eksekusi.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Bidik Mafia Tanah |
PR Jokowi ke Hadi
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap pekerjaan rumah (PR) yang dia tugaskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru saja dilantik, Hadi Tjahjanto. Salah satu PR yang diberikan adalah perihal penyelesaian sengketa lahan.
"Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya diselesaikan," kata Jokowi di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).
Jokowi juga meminta Hadi sebanyak-banyaknya menyelesaikan urusan sertifikat. Juga menyelesaikan urusan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga diselesaikan," ungkap dia.
"Termasuk di dalamnya urusan lahan-tanah yang berkaitan dengan IKN," imbuh Jokowi.
Simak video 'Sederet PR yang Akan Diselesaikan Hadi Usai Dilantik Jadi Menteri ATR':
