.webp)
Reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni kemarin, tak menyasar satu pun menteri berlatar belakang kader partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yang kinerjanya disorot masyarakat. Mengapa Jokowi tak me-reshuffle menteri-menteri tersebut?
Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat reshuffle 15 Juni kemarin terkesan hanya untuk memenuhi janji Presiden Jokowi kepada parpol pendukung pemerintah. Hendri menyebut reshuffle 15 Juni bernuansa akomodatif politik.
"Di luar ekspektasi ya, ini lebih ke pemenuhan janji-janji Pak Jokowi kepada partai politik yang mendukung dirinya," ujar pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akomodatif ini mah," lanjutnya.
Hendri sendiri mengaku menunggu seperti apa perombakan kabinet yang bakal dilakukan. Namun setelah diumumkan, pengamat politik yang kerap dipanggil Hensat itu melihat reshuffle kemarin seperti 'bercanda'.
"Justru heboh aja. Kita nih nungguin kayak apa reshuffle-nya. Pamungkas, injury time, ternyata segitu doang. Lebih ramai yang nungguin," ucap Hensat.
"Aduh bercanda aja nih reshuffle-nya," imbuhnya.
Jokowi Dinilai Amankan Stabilitas Politik
Terpisah, Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat Presiden Jokowi memiliki tujuan tertentu, sehingga tidak mengganti para menteri dari parpol koalisi melalui reshuffle 15 Juni. Adi menganggap Jokowi ingin menjaga stabilitas politik jelang 2024.
"Presiden ingin mengamankan stabilitas politik di periode kedua, karena nyaris tak ada menteri-menteri (dari) partai yang disentuh, (meski) menteri dari partai itu dikeluhkan kinerjanya. Jatah menteri dari partai politik tidak satu pun dikurangi," kata Adi kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
Adi menilai Jokowi seperti khawatir akan ada dampak buruk terhadap stabilitas politik Tanah Air, jika mengganti menteri dari parpol koalisi.
"Itu artinya Presiden menganggap mengurangi jatah menteri, apalagi mengganti ketua umum dan sekjen mereka dalam rangka ini, itu sama halnya menciptakan neraka politik 2024," ucap dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Diketahui, dalam reshuffle 15 Juni kemarin Presiden Jokowi mengganti Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN, dan 'menendang' M Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan (Mendag). Sofyan Djalil maupun M Lutfi berasal dari kalangan profesional.
Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk menggantikan Sofyan Djalil. PAN diketahui memutuskan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021.
Simak Video 'Kilas Balik Menteri Perdagangan Pilihan Jokowi dari Masa ke Masa':
