Hadi Tjahjanto resmi dilantik jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hadi mengungkap tiga hal prioritas yang akan dikerjakannya.
"Prioritas, seperti saya sampaikan yang pertama adalah sertifikat, yang kedua adalah permasalahan tumpang tindih, yang ketiga adalah IKN," kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).
Mantan Panglima TNI ini mengatakan Kementerian ATR/BPN bakal terus berusaha mencapai target penyelesaian sertifikat tanah dalam sisa waktu 2,5 tahun. Target penyelesaian sertifikat tanah yang harus dicapai ialah 126 juta sertifikat.
"Jadi yang akan kita terus laksanakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi masalah sertifikat tanah, yang sudah dilaksanakan Pak Sofyan Djalil yang saat ini sudah mendapat 80 juta dan targetnya kan sampai 126 juta, itu akan kita terus selesaikan," ujarnya.
Hadi mengatakan permasalahan sengketa tanah atau tumpang tindih bisa diselesaikan dengan diskusi. Dia pun mencontohkan permasalahan itu terjadi di Sumatra.
"Tumpang tindih itu seperti di Sumatra, tanah konsesi dengan masyarakat, ya kan, jadi kelihatan tanahnya kok semakin mengembang konsesi masyarakatnya yang menjadi bermasalah karena sebetulnya itu bisa kita bicarakan," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya akan terus menekan kasus mafia tanah agar tak sering terjadi. Dia menyebut kasus mafia tanah sudah semakin menurun.
"Yang sudah disampaikan Pak Sofyan Djalil tadi kan masalah mafia tanah sudah mulai reda ya karena ada pejabat dari Kepolisian, dari Kejaksaan, itu pun terus akan kita tambah supaya mafia tanah ini benar-benar tidak ada. Kita akan tekan, dan saya akan ke lapangan akan melihat secara langsung dan akan menanyakan kepada mereka," ujarnya.
Hadi mengatakan dirinya bakal bertanya langsung kepada masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi. Hadi akan mencari tahu apa yang masih dikeluhkan masyarakat.
"Tidak hanya laporan saja tapi saya akan menanyakan masyarakat, apakah masih ada masalah mafia tanah, apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat, apakah ada hal yang lain-lain, apakah masih ada konflik, apakah permasalahan-permasalahan apa namanya sewa yang begitu besar, kemudian ada lagi permasalahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar," tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan terkait penyelesaian urusan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pihaknya telah melakukan koordinasi. Di antaranya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.
"Sudah saya koordinasikan tadi dengan ibu Siti Nurbaya kemudian saya juga akan ke lapangan, mana yang prioritas akan juga akan segera kita urus sehingga Pak Bambang segera bisa bekerja segera pure and clean," ujarnya.
Selengkapnya di halaman berikut
