.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sejumlah pekerjaan rumah (PR) kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, salah satunya menyelesaikan persoalan sertifikat tanah. Hadi menyebut bakal lebih banyak turun ke lapangan untuk menyelesaikan tugas tersebut.
"Kemungkinan saya akan banyak turun ke lapangan dibandingkan dengan di kantor, karena saya harus bisa menemui mereka (masyarakat) di 514, kalau kabupaten/kota," kata Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya di upacara Sertijab, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).
Hadi mengatakan bakal menemui masyarakat secara langsung untuk mengusut permasalahan sertifikat tanah. Namun dia menyebut tak bisa menemui masyarakat di 514 kabupaten/kota dalam sisa waktu 2,5 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya harus menemui mereka dan menanyakan permasalahannya apa. Walaupun dalam 2,5 tahun ini kemungkinan tidak kelar menemui 514. Namun akan kita cari permasalahan-permasalahan yang segera harus diselesaikan," ujarnya.
Dia mengaku sudah mulai mencari tahu permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan Kementerian ATR/BPN. Dia menyatakan akan mulai terjun ke lapangan Jumat lusa.
"Saya, karena hari ini baru diambil sumpah, besok saya akan ketemu dengan para dirjen, permasalahan apa sih, ya walaupun saya juga sebelum ketemu dirjen sudah mulai bertanya sana-sini, permasalahan apa, langsung ke bawah. Nah besok saya matching-kan dengan dirjen. Hari Jumat saya akan ke lapangan," kata Hadi.
"Kemungkinan minggu depan saya juga akan turun ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, karena banyak permasalahan yang bisa diselesaikan sebenarnya, namun kita perlu ke lapangan," tambahnya.
Dia menerangkan Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk turun ke lapangan. Menurutnya, permasalahan yang harus dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN banyak, namun bisa diselesaikan.
"Kalau saya lihat gambarnya tadi bersama Pak Presiden, sebenarnya bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, Bapak Presiden memerintahkan segera dibantu, turun ke lapangan, paling tidak percepatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Lebih lanjut, dia turut memohon dukungan seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target yang harus dicapai. Target itu di antaranya merealisasi 126 juta sertifikat tanah hingga menuntaskan permasalahan sengketa tanah.
"Tapi saya tidak bisa bekerja tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tetap mohon dukungan supaya misi kita ini bisa berjalan dengan baik yaitu merealisasikan 126 juta sertifikat, kemudian menyelesaikan sengketa tanah dengan PT, PN dengan Perhutani dan dengan instansi lain, karena dengan TNI juga ada permasalahan tanah," pungkasnya.
Simak soal pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Hadi selaku Menteri ATR di halaman berikutnya.
