ADVERTISEMENT

Peran Eks Dirjen Kemhan di Kasus Satelit 2015, Rugikan Negara Rp 500 M

Mulia Budi - detikNews
Rabu, 15 Jun 2022 13:19 WIB
Konferensi pers penetapan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012-2021
Konferensi pers penetapan tersangka kasus korupsi satelit Kemhan (Foto: Mulia Budi/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013-Agustus 2016 sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT Kemhan tahun 2012-2021. Kejagung memaparkan banyak pelanggaran yang dilakukan para tersangka.

"Bahwa tersangka Laksamana Muda (Purn) AP (Agus Purwoto) bersama sama dengan SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avantee bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan," kata Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen Edy Imran dalam konferensi pers yang digelar di kantornya Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).

Dalam kasus ini selain AgusPurwoto, 2 orang dari kalangan sipil juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Soerya Cipta Witoelar (SCW) selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma (PT DNK) dan Arifin Wiguna (AW) selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma (PT DNK).

Edy mengatakan perbuatan para tersangka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 38 ayat (4); Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistim Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 16, Pasal 27 dan Pasal 48 ayat (2).

Edy memaparkan sejumlah 'dosa' yang dilakukan para tersangka, yaitu para tersangka melakukan penunjukan langsung kegiatan sewa satelit tanpa adanya surat keputusan dari Menteri Pertahanan. Selain itu terhadap kebijakan tersebut tidak dibentuk tim evaluasi pengadaan.

"Tanpa adanya Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan dalam hal penunjukan langsung kegiatan sewa satelit, kegiatan ini menyangkut pertahanan negara yang harus ditetapkan oleh Menteri Pertahanan," kata Edy, dalam konferensi pers di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).

Selain itu dalam penerapan sewa satelit itu tidak ada penetapan pemenang oleh Menteri Pertahanan selaku Pengguna Anggaran setelah melalui evaluasi dari Tim Evaluasi Pengadaan. Kemudian kontrak itu ditandatangani tanpa adanya anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Edy menambahkan, kontrak kebijakan itu tidak didukung dan adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya melibatkan tenaga ahli. Selain itu kontrak tidak meliputi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana seharusnya kontrak pengadaan.

"Kontrak tidak terdapat kewajiban bagi pihak Avantee untuk membuat menyusun kemajuan pekerjaan dan sewa satelit Artemis, tidak adanya bukti dukung terhadap tagihan yang diajukan, Spesifikasi Satelit Artemis yang disewa tidak sama dengan satelit yang sebelumnya atau satelit garuda sehingga tidak dapat difungsikan dan sama sekali tidak bermanfaat. Sedemikian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para tersangka," katanya.

Lebih lanjut tim penyidik koneksitas juga melakukan koordinasi dengan BPKP untuk menentukan unsur terjadinya pidana korupsi dalam kasus itu. Dalam hasil audit BPKP terhadap bukti-bukti dokumen dan elektronik, Edy mengatakan patut diduga telah terjadi kerugian negara dalam proses pengadaan dan sewa Satelit Orbit 123o Derajat Bujur Timur tersebut.

Akibat perbuatannya, para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 500.579.782.789 (Rp 500 miliar). Adapun rincian kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka itu diantaranya pertama, pembayaran Sewa Satelit dan Putusan Arbitrase sebesar Rp 480.324.374.442, kedua pembayaran Konsultan Rp 20.255.408.347.

"Total kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para tersangka yang disebutkan tadi Rp 500.579.782.789," tuturnya.

Perbuatan para Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Simak video 'Kejagung Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 515 M di Kasus Satelit Kemhan!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT