ADVERTISEMENT

Komisi X DPR Apresiasi Jokowi Batalkan Wacana Tarif Naik Borobudur

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 15 Jun 2022 11:15 WIB
Syaiful Huda
Syaiful Huda (Foto: dok. PSSI Pers)
Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal dan USD 100 bagi turis asing. Huda meyakini ada langkah kebijakan untuk menjaga kelestarian candi selain mematok tarif tiket.

"Kami tentu sangat mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur yang sempat dilontarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan beberapa waktu lalu. Kami yakin ada banyak cara untuk menjaga kelestarian candi alih-alih memasang tarif tinggi bagi wisatawan yang ingin naik ke Stupa Borobudur," ujar Huda dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Huda menilai penerapan tarif yang tinggi tersebut akan menurunkan ancaman terhadap kerusakan Candi Borobudur. Menurutnya, upaya melindungi struktur bangunan candi diterjemahkan dengan pembatasan jumlah pengunjung.

"Tidak ada jaminan jika tarif tinggi akan menurunkan ancaman kerusakan Candi Borobudur. Harusnya ketegasan melindungi Borobudur diterjemahkan dengan pembatasan jumlah pengunjung sesuai kajian Balai Konservasi Borobudur," ujar politikus PKB itu.

Huda menegaskan kebijakan menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur itu nantinya akan menciptakan diskriminasi sosial dan dapat membatasi umat Buddha untuk melakukan ibadah.

"Nantinya Borobudur hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berduit saja. Bahkan bagi umat Buddha kebijakan tarif tinggi tersebut akan mengancam kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah di Kawasan Candi Borobudur," ujar Huda.

"Maka keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan wacana tarif untuk naik Candi Borobudur dengan aspirasi mayoritas masyarakat," imbuhnya.

Huda berharap para pemangku kepentingan Candi Borobudur segera duduk bersama merumuskan pengelolaan destinasi wisata favorit ini dengan saksama. Dia menyebut Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Boko (Persero) hingga Pemda Jawa Tengah perlu segera bertemu untuk memastikan sisi komersil pariwisata tetap sejalan dengan konsep perlindungan salah satu keajaiban dunia tersebut.

Huda memastikan pihaknya pun terus mengawal proses tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan tetap menjaga kelestarian Candi Borobudur dan kepentingan pelaku wisata.

"Kami dari Komisi X DPR akan terus mengawal proses tersebut sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bisa tetap menjaga kelestarian Borobudur dan menjaga kepentingan pelaku wisata di kawasan tersebut," ujarnya.

Simak Video 'Tarif Tiket Masuk Candi Borobudur Rp 750 Ribu Dibatalkan':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT