Ahok kemudian juga berencana untuk membebaskan PBB dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar. Pergub itu, rencananya keluar pada Mei 2017.
"Saya kira bulan ini keluar," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Pergub itu rencananya akan berlaku untuk rumah tinggal, bukan untuk tempat usaha. Tak hanya itu, Ahok kala itu juga akan memberikan diskon PBB hingga 75% untuk veteran TNI dan Polri.
3. Anies Baswedan
Anies Baswedan sempat mengeluarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 2015 yang diteken Ahok. Ada sejumlah poin yang ditambahkan dalam aturan baru ini. Salah satunya, Pasal 4A yang intinya menyatakan pembebasan pajak itu berlaku sampai 31 Desember 2019.
Di tahun berikutnya, Anies menerbitkan Pergub Nomor 38 Tahun 2020. Dalam aturan ini, Anies menghapus Pasal 4A yang tertuang dalam Pergub sebelumnya sehingga kebijakan menggratiskan PBB dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar tetap dilanjutkan.
Barulah di tahun 2022, Anies memperluas kategori masyarakat yang mendapatkan keringan pajak. yaitu, menggratiskan PBB untuk rumah warga yang memiliki NJOP di bawah Rp 2 miliar.
Sedangkan untuk rumah dengan NJOP lebih dari Rp 2 miliar bakal diberi diskon PBB 10 persen bagi rumah tinggal serta diberi faktor pengurang seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Sedangkan untuk selain rumah tinggal diberikan diskon PBB sebesar 15 persen.
Anies juga memberi keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi serta angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp 100 juta.
"Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut," ujar Anies pada Minggu (12/6/2022) lalu.
(taa/lir)
