Komisi VIII Pernah Undang Pondok Patin Rapat di Mulia & Borobudur

Jakarta - Misteri di balik dugaan percaloan pemondokan dan jamaah haji bisa saja menyerempet kepada anggota Komisi VIII DPR lainnya, selain Aziddin, anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat. Sebab, ternyata Komisi VIII DPR pernah menggelar rapat membahas bisnis katering jamaah haji ini. Tapi, kok rapatnya digelar di hotel berbintang? Rapat itu digelar di Hotel Mulia dan Hotel Borobudur, tempat yang selama ini sering dijadikan lobi. Bila itu rapat resmi, mengapa rapat tidak digelar di gedung DPR, tempat anggota DPR bermarkas? Ada apa? Pengakuan adanya rapat Komisi VIII DPR terkait bisnis katering jamaah haji ini datang dari HM Yunus, Direktur PT Pondok Patin. Perusahaan katering ini merupakan perusahaan yang direkomendasikan oleh Aziddin kepada Kabid Haji Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah, Arab Saudi. Saat ditemui detikcom, Kamis (8/6/2006) kemarin, Yunus merasa heran mengapa Aziddin saja yang dituduh sebagai calo. Padahal, banyak anggota Komisi VIII DPR yang juga mengetahui tentang hal ini. Yunus mengaku pernah diundang rapat oleh Komisi VIII DPR sebanyak enam kali. "Kalau tidak salah, saya diundang rapat dengan Komisi VIII ini, sebanyak enam kali. Empat kali rapat di hotel Mulia dan dua kali di hotel Borobudur," aku Yunus saat ditemui di PT Pondok Patin, Jl. Kaharuddin Nasution, Pekanbaru. Rapat itu tidak hanya dihadiri oleh Aziddin. "Banyak anggota komisi lainnya, yang datang. Jadi, tidak hanya saya dan Pak Aziddin. Di sana ada anggota Fraksi Golkar, PAN. Lantas mengapa Pak Aziddin yang dipersoalkan sekarang. Soalnya pertemuan kami itu resmi kok dengan komisi. Kalau tidak percaya, silakan saja tanya anggota komisi VIII DPR lainnya," ujar dia.Karena itu, Yunus mengaku bingung mengapa hanya Aziddin saja yang disebut sebagai calo. "Calo apa sebenarnya? Apa karena dia mendampingi saya menemui Kabid Haji lantas disebut calo? Lagi pula yang memutuskan semua itu ada di Kabid Haji. Dan sebelum saya ketemu Kabid Haji, persoalan ini juga sudah pernah dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR RI," sergah Yunus. (asy/)