ADVERTISEMENT

Penyuap Bupati Langkat Minta Dibebaskan, Bandingkan Kasus Samin Tan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 14 Jun 2022 08:37 WIB
Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, membaca nota pembelaan atas tuntutan 2,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus suap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Sambil terisak, Muara meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya.
Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, saat membacakan pleidoi (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Kuasa hukum Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, Kamal Pane meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari jeratan hukum. Kamal membandingkan kasus kliennya itu dengan perkara 'crazy rich' Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM).

"Kemudian bahwa dalam perkara yang lain, izin bahwa apa yang kami sampaikan ini satu kesatuan dalam apa yang tertulis, dalam satu perkara yang dimaksud adalah perkara Samin Tan bahwa dalam perkara tersebut terjadi juga case yang sama walau tidak sama persis," kata Kamal saat membacakan nota pembelaan Muara di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Kamal menerangkan ada persamaan kasus Samin Tan dengan kasus kliennya ini. Kata Kamal, unsur pemberian suap terjadi karena ada permintaan terlebih dahulu dari pihak lain.

"Bahwa ada permohonan, ada kemudian penyampaian pihak lain, bahwa apa yang disampaikan perkara lain dalam perkara Samin Tan merupakan permintaan dari pihak lain sehingga tidak unsur pemberian suap di depan," ucapnya.

"Dengan demikian, apa yang dilakukan Saudara Muara adalah suatu unsur adanya permintaan pihak lain dan disertai kekhawatiran tidak mendapatkan permintaan," katanya.

Kamal menyebut kliennya tidak memberikan setoran fee di awal proyek. Pemberian 'imbalan' Rp 572 juta itu, kata Kamal, dilakukan Muara lantaran adanya permintaan anak buah Terbit Perangin Angin, yakni Marcos Surya Abdi dan Isfi Syahfitra.

"Bahwa Terdakwa Muara dari fakta persidangan tidak memberikan setoran fee di awal kegiatan dimulai, tapi pemberian tersebut diberikan setelah ada permintaan dari pihak lain dalam hal ini melalui Marcos melalui Isfi karena ada permintaan diikuti karena beratnya setoran fee Muara memohon diberi keringanan," ujarnya.

"Dengan demikian bahwa salah satu unsur pidana yang disebut asas an act doesn't a person guilty unless his mind is guilty bahwa satu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah terkecuali pikirannya yang bersalah," imbuhnya.

Sebelumnya, Muara Perangin Angin juga membaca nota pembelaannya sendiri atas tuntutan 2,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus suap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Sambil terisak, Muara meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya.

"Saya memohon kepada majelis hakim Yang Mulia, izinkan saya memperbaiki diri di sisa usia senja saya ini, mohon beri saya keringanan putusan yang seringan-ringannya," kata Muara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Muara mengakui perbuatannya itu salah karena tak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas korupsi. Muara menyebut tindakannya itu semata-mata untuk kelangsungan pekerjaan di masa yang akan datang.

Majelis hakim mengatakan sidang agenda putusan Muara akan digelar Senin (20/6) mendatang. Diketahui, Muara dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Muara memberi suap senilai Rp 572 juta ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin demi mendapat paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat ke perusahaan Muara.

"Menuntut menyatakan terdakwa Muara Perangi Angin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/6).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pidana dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan," lanjut jaksa.

Simak Video 'Penyuap Bupati Langkat Nonaktif Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Bui':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT