.webp)
Kantor Staf Presiden (KSP) merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menilai kinerja pemberantasan korupsi buruk. KSP mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani mengatakan hasil survei Indikator itu bakal dijadikan evaluasi bagi pemerintah. Jaleswari menyatakan pemerintah bakal terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.
"Baik dalam strategi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan masyarakat di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Jumat (10/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaleswari mengatakan Jokowi telah memberi arahan terkait urusan antikorupsi. Korupsi, katanya, merupakan kejahatan luar biasa dan siapa pun yang melakukannya merupakan musuh negara.
Jaleswari mengatakan seluruh jajaran pemerintah diminta tidak lengah pada pencapaian bidang pemberantasan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum.
"Arahan tegas Presiden membawa persepsi negatif publik terhadap kinerja korupsi cenderung turun. Survei Indikator pada 2021 59,7 persen. Pada 2022 turun menjadi 42,8 persen," ujar Jaleswari.
Jaleswari, yang juga menjabat pengarah Tim Nasional Stranas Pemberantasan Korupsi, menekankan pentingnya peningkatan kinerja penindakan korupsi. Jaleswari menyebut KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Dia menyebut KPK melakukan OTT sebanyak 36 kali pada masa pemerintahan sebelumnya (2004-2014). Dia kemudian menyebut jumlah OTT oleh KPK meningkat di masa pemerintahan Jokowi hingga tahun ketujuh. Jaleswari mengatakan KPK sudah melakukan 133 OTT.
"Data ini belum termasuk lima OTT yang dilakukan KPK pada 2022," ucapnya.
Simak juga video 'Kejagung Lebih Dipercaya Publik Dibanding KPK Versi Survei Indikator':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Jaleswari menjamin pemerintah terus bekerja memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Beberapa di antaranya dengan aksi Pembenahan Tata Kelola Ekspor-Impor komoditas strategis, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kanal aduan layanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hasil Survei Indikator
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis hasil survei terkait kinerja pemberantasan korupsi saat ini. Survei Indikator digelar pada 18-24 Mei 2022 dengan menyasar warga negara Indonesia (WNI) usia 17 tahun ke atas yang memiliki telepon. Total responden survei kali ini berjumlah 1.213 orang.
Metode pemilihan sampel dilakukan menggunakan random digit dialing (RDD). Adapun margin of error diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut, 2,6 persen responden menilai keadaan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat baik. Sedangkan 21,4 persen responden menilai baik dan 30,2 persen menilai sedang.
Selain itu, 29,9 persen responden menilai keadaan pemberantasan korupsi saat ini buruk. Sebanyak 6,3 persen responden menilai sangat buruk dan sisanya 9,7 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Survei IPI juga memotret tren persepsi terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Hasilnya, di awal tahun 2022, mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat (42,8 persen). 31,2 persen menilai tidak berubah dan yang menilai menurun hanya sekitar 20,2 persen responden.
Berdasarkan survei IPI, persepsi negatif menurun pada 2020, meningkat di tahun 2021, dan kembali menurun di awal tahun 2022.
