Kantor Staf Presiden (KSP) merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menilai kinerja pemberantasan korupsi buruk. KSP mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani mengatakan hasil survei Indikator itu bakal dijadikan evaluasi bagi pemerintah. Jaleswari menyatakan pemerintah bakal terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.
"Baik dalam strategi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan masyarakat di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Jumat (10/6/2022).
Jaleswari mengatakan Jokowi telah memberi arahan terkait urusan antikorupsi. Korupsi, katanya, merupakan kejahatan luar biasa dan siapa pun yang melakukannya merupakan musuh negara.
Jaleswari mengatakan seluruh jajaran pemerintah diminta tidak lengah pada pencapaian bidang pemberantasan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum.
"Arahan tegas Presiden membawa persepsi negatif publik terhadap kinerja korupsi cenderung turun. Survei Indikator pada 2021 59,7 persen. Pada 2022 turun menjadi 42,8 persen," ujar Jaleswari.
Jaleswari, yang juga menjabat pengarah Tim Nasional Stranas Pemberantasan Korupsi, menekankan pentingnya peningkatan kinerja penindakan korupsi. Jaleswari menyebut KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Dia menyebut KPK melakukan OTT sebanyak 36 kali pada masa pemerintahan sebelumnya (2004-2014). Dia kemudian menyebut jumlah OTT oleh KPK meningkat di masa pemerintahan Jokowi hingga tahun ketujuh. Jaleswari mengatakan KPK sudah melakukan 133 OTT.
"Data ini belum termasuk lima OTT yang dilakukan KPK pada 2022," ucapnya.
Simak juga video 'Kejagung Lebih Dipercaya Publik Dibanding KPK Versi Survei Indikator':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
