ADVERTISEMENT

Direktur Impor Kemendag Diperiksa Jadi Saksi di Kasus Impor Baja

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 09 Jun 2022 17:10 WIB
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Penggeledahan Kejagung di salah satu tempat yang di geledah
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021. Tim penyidik kali ini memeriksa beberapa saksi, salah satunya Direktur Impor pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial MS.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Adapun beberapa saksi yang diperiksa di antaranya DW selaku Analis Perdagangan Ahli Muda Fungsional Tertentu pada Direktorat Impor Kementerian Perdagangan RI. Saksi DW diperiksa terkait pembuatan surat penjelasan (sujel) pada 2017, di mana sujel yang dibuat oleh saksi tersebut adalah atas permintaan pembuatan sujel oleh tersangka BHL.

Saksi lainnya yang diperiksa adalah AR selaku PNS pada Kementerian Perdagangan RI. Saksi AR diperiksa saat dia menjabat Kasi Barang Aneka Industri terkait mekanisme proses terbitnya Persetujuan Impor (PI).

Saksi ketiga yang diperiksa adalah MS selaku Direktur Impor pada Kementerian Perdagangan RI. MS diperiksa terkait mekanisme/tahapan Persetujuan Impor sebelum dimintakan tanda tangan Persetujuan Impor Dirjen.

Saksi keempat yang diperiksa adalah AC selaku Tenaga Ahli Programmer di Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan RI. Saksi AC diperiksa terkait mekanisme pembuatan Persetujuan Impor ataupun surat penjelasan (sujel) dengan menggunakan aplikasi Inatrade di Kementerian Perdagangan RI.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan BHL selaku swasta owner atau pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selain itu, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 6 tersangka korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT