.webp)
Ormas Pro Jokowi (Projo) terus-terusan mendapat serangan dari para politikus. Serangan bertubi-tubi itu dipicu oleh beberapa manuver Projo.
Serangan pertama bermula dari kehadiran Ketua Projo Budi Arie Setiadi di acara silatnas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada 4 Juni 2022 lalu. Saat itu Budi Arie duduk sejajar dengan para ketua umum partai politik KIB.
Budi Arie pun tak banyak berkomentar. Dia hanya tersenyum dan bersikap ramah kepada wartawan yang hadir di lokasi. Kehadiran Budi Arie di silatnas KIB ini pun menjadi sorotan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu sorotan itu datang dari kader PDIP Junimart Girsang. Dia mengaku tidak khawatir terhadap Projo yang bertemu KIB. Junimart menganggap Projo hanya sebatas organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Suara PDIP bukan suara Projo, saya harus katakan, Projo itu bukan parpol, itu ormas," kata Junimart kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Junimart menyebut tidak khawatir lebih jauh atas pertemuan KIB dan Projo. Dia menyebut Projo adalah ormas.
"Projo itu organisasi politik nggak? Kan gitu, parpol nggak Projo? Kalau parpol, saya kasih jawaban, tapi kalau dia ormas saya no comment-lah, namanya ormas, boleh saja," katanya.
"Namanya pro, nanti ada Projun juga, ada Projo, ada Progan, ProBuPuan, kan boleh-boleh juga, jadi silakan saja, nggak ada masalah mau Projo ke A, Projo ke B, ya, mau ke mana," kata dia.
Bagaimana dengan politikus lain? Baca di halaman selanjutnya.
Serangan dari Wasekjen PDIP
Selanjutnya, Wasekjen PDIP Arief Wibowo juga pernah 'menyenggol' Projo dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito hingga KPU. Arief menyebut Projo bukan partai politik atau parpol yang berkompetisi dalam pemilu.
Arief menyampaikan itu dalam rapat Komisi II DPR RI yang membahas rancangan PKPU soal tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Arief menyinggung soal uji publik yang pernah dilakukan KPU.
"Saya mengingatkan juga, sebelum uji publik, seharusnya ini sebenarnya pernah dilakukan KPU masa lalu, ketika ketuanya Profesor Nazaruddin Sjamsuddin, belum ada aturan yang njelimet tentang pemilu kita," kata Arief dalam rapat Komisi II di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Lantas, Arief menyinggung soal peserta pemilu, yakni partai politik. Sementara itu, menurut Arief, Projo bukan peserta pemilu.
"Tetapi ketika KPU zaman itu memiliki kesadaran yang tinggi bahwa peserta pemilu adalah partai politik, ini peserta pemilu partai politik, Pak. Bukan nonpartai politik, bukan ormas, bukan LSM-LSM, partai politik, bukan Projo, Projo itu bukan partai politik," ujar Arief.
Arief, yang juga anggota Komisi II DPR RI, meminta penyelenggara pemilu bicara dengan parpol yang merupakan peserta pemilu. Permintaan itu, menurut Arief, agar aturan dibuat berjalan dengan adil.
"Maka bicaralah dengan partai politik, supaya pada saat menyusun norma, relevansi dari UU itu tidak menyulitkan peserta pemilunya, memudahkan peserta pemilu, sehingga terjadi keadilan di dalam proses pemilu," ucap Arief.
"Maka setiap rancangan peraturan kebijakannya tidak menimbulkan pro-kontra, bisa selaras, kan begitu. Karena yang bertanding nanti partai politik," imbuhnya.
Serangan dari Desmond
Terbaru, Ketum Projo Budi Arie baru saja menghidupkan lagi wacana presiden tiga periode. Menurutnya, masih ada kemungkinan untuk Presiden Jokowi meneruskan masa jabatannya.
"Kalau metaforanya balapan, 2024 itu tikungannya banyak dan tajam-tajam, karena masih banyak kemungkinan. Dalam balap itu kita nggak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Nah, ini 2024 sama, ketidakpastian, unpredictable-nya tinggi sekali. Saya bilang ke teman-teman Projo, kita harus jeli, jangan-jangan 3 periode, jangan-jangan perpanjangan masa jabatan," kata Budi Arie dalam diskusi kolaborasi detikcom-Total Politik dengan tema 'Adu Perspektif: Salip-Menyalip Politik di Luar Sirkuit', Rabu (8/6).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menuding Budi sengaja menghidupkan wacana itu demi jabatan.
Desmond menyinggung posisi Budi yang kini menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) di kabinet Jokowi. Dia tak yakin jabatan itu masih diduduki Budi jika Jokowi tak lagi berkuasa.
"(Untuk) kepentingan pribadi mereka. Ketua Projo-nya wamen. Kalau Jokowi nggak berkuasa, bisa jadi wamen nggak, atau jadi menteri nggak. Nah, ini mimpi pribadi saja menurut saya," kata Desmond kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).
Desmond kemudian mempertanyakan keberadaan ormas Projo kala nantinya Jokowi tak lagi memimpin. Dia melempar sindiran Projo merasa dihargai saat ini lantaran Jokowi masih berkuasa.
"Ya kalau Projo, kan, kalau Jokowi nggak berkuasa, memangnya siapa mereka. Partai politik bukan, apa-apa bukan, jadi merasa dihargai ya kalau Jokowi jadi presiden lagi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
"Kalau nggak Jokowi presiden, memangnya pasukan apa, gitu lho," imbuh dia.
Desmond mengaku mengenal Budi sebagai sesama aktivis. Dia mengatakan Budi telah abai terhadap konstitusi terkait ide '3 periode' yang kembali dihidupkan itu.
"Saya kenal dengan Ketua Projo, dia seorang aktivis, kalau dia menghidupkan (wacana 3 periode) seolah-olah dia nggak paham soal konstitusi saja karena kepentingan jabatan yang membuat dia abai memahami konstitusi itu tidak memungkinkan untuk 3 periode. Kecuali mau bongkar (amandemen konstitusi). Pertanyaannya, nggak cukup waktu lagi untuk membongkar konstitusi ini," kata Desmond.
