Pengurus Partai Buruh menyambangi Kantor Pemilihan Umum (KPU) siang ini. Mereka menyampaikan tuntutan terkait Pemilu 2024. Salah satu poinnya yakni soal kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.
"Partai Buruh menginginkan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu menjalankan asas jujur dan adil. Perlakuan yang sama terhadap para peserta pemilu, baik partai yang parlemen, partai nonparlemen, dan partai yang baru," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).
Said Iqbal membandingkan soal jargon utama 'Pemilu Bersih', yang menurutnya memudar. Iqbal mewanti-wanti KPU soal politik uang. "Yang kedua kami sampaikan, kami meminta KPU untuk melakukan kampanye pemilu bersih dan tolak politik uang secara masif," katanya.
Said Iqbal menyatakan menolak masa kampanye 75 hari yang baru disepakati. Dia tidak segan berdemo di depan KPU hingga aturan itu dicabut.
"Kami melihat kesepakatan antara KPU dengan DPR dan pemerintah yang menyatakan masa kampanye 75 hari adalah sebuah pengingkaran terhadap undang-undang," kata Said Iqbal.
"Kalau tidak dicabut kami bisa pastikan aksi-aksi massa, puluhan ribu buruh, petani, nelayan, dan konstituen Partai Buruh akan ada di depan KPU terus menerus sampai masa kampanye dicabut," imbuhnya.
Tanggapan anggota KPU
Dalam pertemuan itu, anggota KPU Idham Holik langsung merespons tuntutan Partai Buruh. Dia memastikan KPU akan menjalankan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asasnya.
"Dalam menjalankan asas pemilu yang bersih, jujur, dan adil tadi ya insyaallah kami akan melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Dan ini diawali dengan komunikasi yang terbuka, komunikasi yang responsif, komunikasi yang aktif. Itu menjadi kunci kami," kata Idham Holik.
Idham sempat mengakui politik uang menjadi momok di Indonesia. Namun dia memastikan akan meningkatkan sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih di pemilu mendatang.
"Berkaitan politik uang, kami akan sampaikan ke Divisi Sosialisasi untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena memang ini menjadi momok dan banyak kritikan internasional terhadap penyelenggaraan pemilu di kita," sambungnya.
KPU, kata Idham, tidak akan memilah-milah soal akses kepada para partai politik. Dia mengaku KPU akan bersifat terbuka.
"Tidak ada yang kami tutupi, tidak yang kami hambat aksesnya. Semua partai kami berikan akses yang sama seadil-adilnya dan jika nanti sekiranya ada hal yang perlu dikonfirmasi perlu diingatkan kepada kami dengan senang hati kami akan terbuka," kata Idham.
(gbr/gbr)