ADVERTISEMENT

Bertemu Anggota Parlemen Malaysia, HNW Bicara Partai Islam & Hak TKI

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 09 Jun 2022 11:58 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan anggota parlemen Malaysia Dato Yahaya Bin Ali. Pertemuan dilakukan sebagai ajang silaturahmi dan juga menjalin hubungan parlemen antar kedua negara.
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kunjungan anggota parlemen Malaysia dalam rangka memperkuat hubungan antara parlemen Indonesia-Malaysia, serta Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Mengingat kedua negara memegang peranan strategis untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kawasan Asia Tenggara.

Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan kehormatan Speaker Dewan Undangan Negeri Trengganu Dato' Haji Yahaya bin Ali beserta delegasi, Rabu (8/6). Menurutnya, demokrasi merupakan upaya terbaik dalam mengatasi masalah sekaligus menghadirkan kemajuan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

"Saya menyambut baik kunjungan beliau dan mendukung upaya membangun diplomasi parlemen untuk menguatkan kedekatan di antara dua negara dan bangsa, bahkan bagi kawasan Asia Tenggara," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengatakan pengalaman demokrasi Indonesia-Malaysia dan kedua partai Islam (PAS dan PKS) penting untuk memperkuat pembuktian bahwa Islam dan demokrasi bukan hal yang bertentangan. Apalagi dalam bangsa Melayu, demokrasi sejak awal telah menjadi jati diri. Hal ini terlihat dari sikap musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan.

"Sehingga praktik demokrasi dari partai Islam baik PKS di Indonesia maupun PAS di Malaysia diharapkan menjadi bagian dari koreksi salah paham atas hubungan antara Islam dan demokrasi, sekaligus mengoreksi pihak-pihak yang menggunakan maupun menuduhkan radikalisme dan terorisme dikaitkan dengan Islam," imbuhnya.

Dalam pertemuan ini, HNW pun tak lupa menyampaikan aspirasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia. Hal ini termasuk sulitnya perolehan izin penyelenggaraan lembaga pendidikan bagi anak-anak, khususnya di wilayah Semenanjung Malaysia.

Selain itu, PMI juga kerap mengeluhkan soal adanya permasalahan terkait pekerja migran yang memerlukan bantuan dan kepedulian dari pihak Malaysia.

"Pentingnya parlemen menjadi bagian solusi atas masalah yang muncul di antara kedua bangsa. Seperti masalah yang dialami oleh PMI di Malaysia. Saya akan terus mengawal agar PMI bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik, termasuk hak pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebab, bila tidak diatasi maka tentu akan merugikan semua pihak," katanya.

Sementara itu, Dato' Haji Yahaya mengapresiasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ia juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan berdialog soal praktek demokrasi antara kedua negara, serta mendukung gagasan MPR-RI untuk menginisiasi pembentukan Majelis Syura Dunia.

"Kami berdiskusi misalnya soal sistem dan praktik berdemokrasi, berkoalisi, serta soal batas usia minimal memilih, di mana di Indonesia batasannya adalah 17 tahun dan di Malaysia adalah 18 tahun. Juga soal keterlibatan perempuan dan generasi milenial," ujarnya.

"Saya juga sampaikan upaya yang sedang dibangun oleh MPR-RI untuk memperkuat lembaga Keparlemenan Majelis Syura di kancah organisasi Parlemen Internasional melalui pembentukan Forum Majelis Syura Dunia, dan beliau sangat mendukung hal tersebut," imbuhnya.

Dato' Yahaya juga menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan PMI di Malaysia dan berjanji akan membantu menyelesaikannya. Ia mengatakan juga bersedia bertemu dengan perwakilan PKS atau PMI di Malaysia untuk mencarikan solusi melalui Parlemen Malaysia. Termasuk menghadirkan kemudahan izin penyelenggaraan lembaga pendidikan bagi anak-anak PMI.

Simak juga 'RI-Malaysia Teken MoU Perlindungan PMI, Jokowi: Sudah Sewajarnya!':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT