.webp)
Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia mendeklarasikan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati menilai, di bawah kepemimpinan Jokowi pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek...nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti dalam keterangan tertulis, Rabu (8/6/2022).
Hal itu disampaikan dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan Siti dan kelompoknya mendukung Presiden Jokowi, karena ia menilai saat ini para petani merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman.
"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat semringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa menggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.
Jokowi dinilai menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial. Hal ini menandakan bahwa negara tidak sekadar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat.
"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa "batin dan roso" Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.
Menurut Siti, dampak kebijakan konkret Jokowi soal perhutanan sosial untuk Pulau Jawa berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK). Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah presiden.
"Adanya UUCK, dimungkinkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Provinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)," tutur Siti.
Baca Selengkapnya
Siti menyebutkan pada tahun 2021 lalu, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu.
Tak hanya itu, Ia juga menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara.
"Luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Siti.
"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," paparnya.
Selain itu, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat.
"Pak Presiden, kami petani hutan sosial, baru kali ini merasakan langsung adanya kehadiran negara dan sungguh sungguh merasa menjadi warga negara yang diperhatikan langsung oleh Presidennya. Matur nuwun, Pak Presiden," tutup Siti.
