ADVERTISEMENT

Tak Bisa Miliki SHM Sarusun, Pemilik Kondotel Gugat UU Rusun ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 08 Jun 2022 16:07 WIB
New white multi-family house seen in Berlin, Germany
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/elxeneize)
Jakarta -

Pemilik kodominuim hotel (kondotel) menggugat UU Rumah Susun (Rusun) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, UU itu tidak memasukkan kondotel dalam definisi rusun sehingga pemilik kondotel merasa dirugikan.

Tiga pemohon itu yakni Rini Wulandari, Hesti Ginting, Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti. Para Pemohon menguji Pasal 50 UU Rusun yang berbunyi:

"Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi; a. Hunian; atau b. campuran"

Menurut Rini dkk, kondotel tidak masuk dalam definisi Pasal 50 UU Rusun itu.

"Kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dengan rumah susun yakni 'bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional'," ujar kuasa pemohon, Aulia Khasanofa, dalam sidang di MK, Rabu (8/6/2022).

Alhasil, Rini dkk tidak dapat membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan, kepemilikan, dan penghunian. Hal tersebut berakibat kebendaan yang di bawah kekuasaannya (satuan rumah susun yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama) tidak di bawah penguasaan para pemohon.

"Melainkan berada di bawah penguasaan developer," beber Aulia.

Selain itu, Rini dkk mendalilkan kondotel yang tidak difungsikan sebagai hunian maupun campuran berakibat pada satuan unit kondotel yang dimiliki Rini dkk tidak dapat diterbitkan bukti kepemilikan.

"Yaitu Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun)," ucap Aulia.

Rini dkk menilai ketentuan aturan yang mengatur pemanfaatan fungsi rumah susun hanya untuk fungsi hunian dan campuran merugikan hak konstitusional para pemohon. Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 50 UU Rusun bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'termasuk bukan hunian'," cetus Aulia.

(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT