ADVERTISEMENT

Peran Nur Afifah Demokrat Muda Penampung Suap Bupati Abdul Gafur

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 08 Jun 2022 14:19 WIB
KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud sebagai tersangka.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud dan Nur Afifah Balqis selaku Bendahara Partai Demokrat DPC Kota Balikpapan (Foto: Rifkianto Nugroho-detikcom)
Jakarta -

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud didakwa menerima suap bersama dengan Nur Afifah Balqis selaku Bendahara Partai Demokrat DPC Kota Balikpapan dan sejumlah orang lainnya. Nur Afifah disebut bertugas untuk menampung uang suap yang diterima Abdul Gafur.

Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Samarinda pada Rabu, 8 Juni 2022. Namun Abdul Gafur dan Nur Afifah mengikuti persidangan secara daring dari Jakarta.

"Hari ini 8 Juni 2022 dijadwalkan sidang perdana pembacaan surat dakwaan terdakwa Abdul Gafur Masud. Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda. Persidangan dilakukan secara hybrid, terdakwa online dari Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Dari surat dakwaan yang diterima detikcom disebutkan Abdul Gafur sering menggunakan ATM Nur Afifah untuk keperluan transaksi keuangan. Hal ini dilakukan Abdul Gafur saat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan.

"Bahwa sejak tahun 2015 ketika terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud sering menggunakan ATM milik terdakwa II Nur Afifah Balqis untuk keperluan transaksi keuangannya," demikian tertulis dalam surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa dalam sidang tersebut.

Pada tahun 2018 Abdul Gafur diusung oleh Partai Demokrat dan terpilih sebagai Bupati Kabupaten PPU. Abdul Gafur saat itu disebut merangkap jabatan dan tetap sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.

Pada awal tahun 2020, Abdul Gafur mengangkat Nur Afifah sebagai bendahara di DPC Partai Demokrat kota Balik Papan. Hal ini disebut untuk memudahkan koordinasi antara Abdul Gafur dengan Nur Afifah.

"Untuk memudahkan koordinasi sekitar awal tahun 2020 Terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud mengangkat terdakwa II Nur Afifah Balqis sebagai Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan,"

Nur Afifah yang masih berusia 24 tahun ini diminta untuk mengelola dana operasional pribadi Abdul Gafur. Uang hasil suap Abdul Gafur ini lantas ditempatkan pada beberapa rekening milik Nur Afifah.

"Bahwa untuk menunjang kegiatan terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud dalam kapasitas selaku Bupati PPU maupun Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud meminta terdakwa II Nur Afifah Balqis untuk mengelola dana operasional pribadi dengan cara menyimpan uang milik terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud pada beberapa rekening milik terdakwa II Abdul Gafur Mas'ud," tulis dakwaan.

Abdul Gafur diketahui menerima total suap sebesar Rp 5,7 miliar dari berbagai pihak. Suap tersebut untuk menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU di Dinas PUPR.

Abdul Gafur dan Nur Afifah didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Serta pasal 11 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lihat juga video 'KPK Canangkan Desa Antikorupsi, Ada 10 Contohnya':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT