.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas dari 90 hari menjadi 75 hari. Menurut Tito, masa kampanye lebih cepat lebih baik.
"Nah, dari teman-teman DPR yang mengajukan lebih pendek lagi, saya mendengar nanti kita dengar sama-sama bahwa KPU, yang tadinya setuju 6 bulan, waktu rapat yang terakhir saya dengar sudah menyetujui usulan dari DPR Komisi II, khususnya 75 hari. Dari sisi pemerintah, makin pendek makin baik. Kita harapkan anggaran juga berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama 75 hari," kata Mendagri Tito sebelum rapat bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2022).
Terlepas dari masa kampanye, Tito menyoroti sejumlah poin, khususnya soal anggaran Pemilu 2024. Tito menyebut sejumlah infrastruktur yang harus dibangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua masalah anggaran, di antaranya masalah anggaran prinsipnya pemerintah akan mendukung, namun juga ada poin-poin tertentu yang perlu dirasionalisasikan," ujarnya.
"Misalnya, perlu ada pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita tidak ada pandemi, ini ada pandemi disrupsi lagi ketidakpastian," sambungnya.
Strategi pemerintah, kata Tito, mendorong daerah-daerah untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana, bisa membangun, memperbaiki, dengan cara meminjamkan gedung sehingga tidak harus membangun baru semua.
"Yang lain saya dengar masalah insentif dinaikkan, okelah misalnya dari Rp 500 ribu per bulan bagi ad hoc itu yang ada di TPS-TPS RP 1,5 juta. Masuk akal kita, tapi kalau seandainya tunjangan kinerja saya dengar nanti kita dengar ramai-ramai juga mau dinaikkan misalnya dari Rp 50 juta ke Rp 150 juta. Kemudian di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 100 persen. Kalau Rp 25 juta kan 250 persen. Nah, kalau jumlah sedikit 6-7 orang kan oke, tapi kan kalau kabupaten/kota itu jumlahnya 548 dengan provinsi, kali sekian orang kali sekian puluh juta, itu akan mengakibatkan melonjaknya tinggi sekali ya. Mbok ya jangan 100 persen naiknya, jangan 150 persen. Kalau naiknya 50 persen, mungkin masih bisa diterima," ujar Tito.
"Nah ini juga tolong kita harus hitung betul kemampuan fiskal kita. Belum lagi ada program-program strategis yang lain saya kira beda kenaikan 50 persen masih masuk akal untuk menunjang kinerja dari para penyelenggara pemilu," imbuhnya.
(rfs/gbr)
