Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menilai perbuatan Kolonel Inf Priyanto, yang membunuh sejoli Handi Saputra (18) dan Salsabila (14) di Nagreg, Jawa Barat, bukan merupakan sikap kesatria. Perbuatan Priyanto juga dinilai arogan dan tidak berperikemanusiaan.
Mulanya, hakim Brigjen Faridah Faisal menyampaikan perbuatan yang telah dilakukan Priyanto bersama kedua anak buahnya tidak mementingkan keselamatan korban. Priyanto juga telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
"Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang sesungguhnya dalam rangka melaksanakan niatnya untuk menghilangkan jejak sehingga tidak memperdulikan lagi keselamatan dan nyawa orang lain dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku," ujar hakim Faridah saat membacakan putusan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (7/6/2022).
Pembunuhan berencana terhadap Handi dan Salsa yang dilakukan Priyanto diketahui juga sebagai upaya perlindungan kepada anak buahnya atas peristiwa kecelakaan yang terjadi. Hal itu juga untuk menghindari tanggung jawab anak buah Kolonel Priyanto secara hukum.
"Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai upaya Terdakwa untuk melindungi Saksi Koptu Andreas untuk menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya Salsabila dan korban Handi Saputra masih hidup namun dalam keadaan tidak sadar," jelas hakim.
Atas dasar itu, hakim menilai perbuatan Priyanto jauh dari sifat kesatria dan berperikemanusiaan. Priyanto juga telah menunjukkan sikap arogansinya.
"Hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme berlebihan, tanpa mempedulikan nasib korban dan keluarganya serta mencerminkan seorang oknum prajurit yang jauh dari sifat dari kestaria dan berperikemanusiaan," ucap hakim.
Hakim juga mengatakan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Priyanto untuk menjadikannya lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menegaskan Kolonel Priyanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
"Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum," tutur hakim.
"Dan oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum dan dan sistem hukum di NKRI oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
