Komisi B DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat lanjutan persetujuan tarif integrasi transportasi. Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali yang hadir dalam rapat ini berharap besaran tarif segera disepakati.
"Mudah-mudahan pada rapat kali ini pembahasan-pembahasan makin mengerucut dan makin maksimal memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Jakarta," kata Marullah di Ruang Rapat Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).
Marullah menjelaskan, rencana pelaksanaan paket tarif integrasi berdasarkan kajian yang telah disusun Pemprov DKI pihak terkait. Kajian ini, menurut dia, tentu berdasarkan pada kemampuan seseorang membayar jasa pelayanan (ATP) maupun kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperoleh (WTP).
Marullah mengklaim tarif integrasi yang dirumuskan tidak akan merubah tarif angkutan massal saat ini.
"Ada tiga moda, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Namun, melalui paket tarif Jaklingko, masyarakat dapat membayar lebih murah, jadi lebih kompetitif ketika menggunakan angkutan massal lebih dari 1 moda," jelasnya.
Di tahap awal ini, pihaknya menyiapkan tiga mode transportasi, yaitu MRT, LRT, dan TransJakarta. Dia mengatakan tarif integrasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas pengguna angkutan massal.
""Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal, sehingga target modal atau pengurus pengguna angkutan umum sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dan Perda Nomor Tahun 2018," ujarnya.
Marullah berharap rapat hari ini dapat menyetujui besaran tarif integrasi. Tarif integrasi yang diusulkan Pemprov DKI sebesar Rp 10 ribu.
"Besar harapan kami bahwa hari ini yang terhormat pimpinan Komisi B peserta yang terhormat para anggota dapat menyetujui permohonan paket tarif atau bundling Jaklingko tersebut dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, tarif integrasi transportasi di Jakarta semestinya ditetapkan pada Maret lalu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI.
"Untuk tarif integrasi tentu kami dari Pemprov menunggu persetujuan," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa (12/4).
Syafrin mengatakan besaran tarif integrasi masih dibahas bersama Komisi B dan Komisi C DPRD DKI. Besaran tarif minimum yang diusulkan Pemprov DKI sebesar Rp 10 ribu.
"Saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh Komisi B maupun Komisi C DPRD DKI Jakarta," ujarnya.
Dalam rapat pembahasan tarif integrasi beberapa waktu terakhir, anggota DPRD DKI Jakarta sempat mengeluhkan absennya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Karena itu, Pemprov berjanji di rapat selanjutnya bakal dihadiri Marullah selaku Ketua Tim Perumusan Tarif Integrasi Jaklingko.
Lihat juga video 'Bagaimana Progres Kawasan Integrasi di Stasiun Manggarai?':
(haf/haf)