ADVERTISEMENT

Komisi II DPR: Kampanye Pemilu 75 Hari Dimulai 28 November 2023

Matius Alfons - detikNews
Senin, 06 Jun 2022 17:14 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi Terkait Pemilu (Dok. detikcom)
Jakarta -

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, DPR, KPU, dan pemerintah telah sepakat masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 75 hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023.

Junimart mulanya menjelaskan mengenai tahapan Pemilu 2024. Dia menyebut tahapan pemilu digelar 20 bulan sebelum hari pencoblosan.

"Pemilu tanggal 14 Februari 2024, tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu 14 Juni 2022," kata Junimart saat dihubungi, Senin (6/6/2022).

Junimart mengatakan, sesuai program dan tahapan KPU, kampanye akan dilakukan 75 hari. Masa kampanye disebutkannya akan dimulai pada November 2023 hingga Februari 2024.

"Sesuai program dan tahapan KPU maka kampanye 75 hari dimulai 28 November 2023-10 Februari 2024," ujarnya.

Untuk diketahui, Puan Maharani beserta pimpinan DPR lainnya melakukan pertemuan dengan Ketua KPU beserta para jajarannya terkait pembahasan Pemilu 2024. Dalam pertemuan itu, DPR, KPU, dan Pemerintah sepakat masa kampanye pemilu akan dilakukan selama 75 hari.

"Durasi masa kampanye juga sudah ditetapkan dan disepakati bahwa akan dilaksanakan selama 75 hari," kata Ketua DPR Puan Maharani saat konferensi pers bersama Ketua KPU RI di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/6).

Alasan Kampanye Hanya 75 Hari

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan alasan masa kampanye hanya dilakukan selama 75 hari. Dia menyebut keputusan penyesuaian masa kampanye harus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

"Kenapa kami sudah memutuskan 75 hari itu? Lamanya masa kampanye sebenarnya dari awal sudah kami sepakati semua, pemerintah, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu bahwa di era-era sekarang ini sudah mulai harus berubah metodenya, karena penggunaan teknologi informasi dan seterusnya," ujar dia.

Selain itu, Doli mengatakan pengalaman pada 2019 juga membuat Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu memikirkan penyesuaian masa kampanye. Dia menyebut terlalu lamanya masa kampanye bisa berpotensi menyebabkan polarisasi yang terlalu dalam.

"Kita berpengalaman 2019 yang memungkinkan terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang, apa lagi pertemuan fisik, karena itu masa kampanye itu harus dipersingkat," katanya.

(maa/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT