.webp)
Komisi VIII DPR mendalami usulan tambahan anggaran 2022 senilai Rp 17 triliun yang diajukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Komisi VIII akan membahas hal tersebut lebih lanjut.
"Terkait usulan dari Kemensos sebesar Rp 17 triliun di tahun 2022 ini tentu kami harus lihat dulu. Memang kalau dilihat ada Rp 9 triliun untuk penanganan yatim piatu, yang ke dua untuk yang lain. Kami juga harus pastikan data dari penerima bantuan sosial itu untuk yatim piatu betul-betul akurat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Ace memastikan Komisi VIII akan menyetujui anggaran perihal bantuan sosial untuk anak yatim piatu, namun harus dipastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Sedangkan untuk penambahan anggaran bantuan yang lain, Komisi VIII masih harus mendalami lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prinsipnya pasti kami akan memberikan persetujuan atas bantuan sosial untuk yatim piatu, tetapi kami harus pastikan bahwa data penerima bantuan sosial tersebut betul-betul bisa dipastikan tepat sasaran," ujar Ace.
"Kalau kita lihat yang lain tentu kami harus dalami lebih lanjut karena kalau sisanya sekitar Rp 8 triliun bantuan sosial tersebut kami harus pastikan untuk apa saja bantuan sosial itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Ace menuturkan Komisi VIII akan melanjutkan rapat kerja dengan Mensos pukul 19.00 WIB nanti. Hal itu untuk mendalami dan memutuskan penambahan anggaran yang diusulkan.
"Iya nanti kita rapat jam 7 malam untuk mendalami apa yang disampaikan Ibu Menteri karena tadi belum pada proses pendalaman," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 17.457.969.150.000 (Rp 17 triliunan). Anggaran itu diperuntukkan untuk beberapa program, seperti anak yatim hingga program keluarga harapan (PKH).
Adapun program pertama adalah anggaran untuk bantuan PKH sebesar Rp 945.109.850.000.
"Kami mengusulkan biaya tambahan Rp 17 T sekian itu untuk PKH. Kekurangan PKH karena ada penambahan dari 70 menjadi 60 tahun kemudian ada penambahan anggota," tutur Risma.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Anggaran kedua yakni untuk bantuan penanganan korban bencana alam sebesar Rp 350.496.500.000. Sementara untuk bantuan penanganan korban bencana sosial dan non alam sebesar Rp 50.290.000.000.
"Kemudian ada untuk bencana alam kami mengusulkan Rp 350 M kemudian bantuan bencana sosial dan non alam kemarin ini kita bisa tangani cepat kejadian di Bima, padahal saat itu kami nggak dapat kendaraan untuk angkutan, jadi kita tertolong," ujar Risma.
Selanjutnya, anggaran untuk anak yatim sebesar Rp 9.656.692.800.000. Bantuan itu untuk 4.023.622 anak dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per anak selama 12 bulan.
Ada juga anggaran untuk biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng sebesar Rp 6.195.000.000.000. Kemudian anggaran untuk biaya penyaluran dengan menggunakan PT Pos Indonesia untuk program Kartu Sembako sebesar Rp 260.380.000.000.
"Kemudian bantuan atensi untuk anak yatim Rp 9,6 triliun, kemudian biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng ini kami diminta langsung mencairkan ini yang nanti kami akan usulkan, kemudian biaya salur bansos untuk PT Pos yang untuk bulan Mei dan BLT minyak goreng yaitu Rp 260 miliar sekian," jelas Risma.
