ADVERTISEMENT

Komisi VIII DPR RI Pertimbangkan Usul Mensos Tambah Anggaran Rp 17 T

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 06 Jun 2022 16:02 WIB
Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Komisi VIII DPR mendalami usulan tambahan anggaran 2022 senilai Rp 17 triliun yang diajukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Komisi VIII akan membahas hal tersebut lebih lanjut.

"Terkait usulan dari Kemensos sebesar Rp 17 triliun di tahun 2022 ini tentu kami harus lihat dulu. Memang kalau dilihat ada Rp 9 triliun untuk penanganan yatim piatu, yang ke dua untuk yang lain. Kami juga harus pastikan data dari penerima bantuan sosial itu untuk yatim piatu betul-betul akurat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Ace memastikan Komisi VIII akan menyetujui anggaran perihal bantuan sosial untuk anak yatim piatu, namun harus dipastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Sedangkan untuk penambahan anggaran bantuan yang lain, Komisi VIII masih harus mendalami lebih lanjut.

"Prinsipnya pasti kami akan memberikan persetujuan atas bantuan sosial untuk yatim piatu, tetapi kami harus pastikan bahwa data penerima bantuan sosial tersebut betul-betul bisa dipastikan tepat sasaran," ujar Ace.

"Kalau kita lihat yang lain tentu kami harus dalami lebih lanjut karena kalau sisanya sekitar Rp 8 triliun bantuan sosial tersebut kami harus pastikan untuk apa saja bantuan sosial itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ace menuturkan Komisi VIII akan melanjutkan rapat kerja dengan Mensos pukul 19.00 WIB nanti. Hal itu untuk mendalami dan memutuskan penambahan anggaran yang diusulkan.

"Iya nanti kita rapat jam 7 malam untuk mendalami apa yang disampaikan Ibu Menteri karena tadi belum pada proses pendalaman," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 17.457.969.150.000 (Rp 17 triliunan). Anggaran itu diperuntukkan untuk beberapa program, seperti anak yatim hingga program keluarga harapan (PKH).

Adapun program pertama adalah anggaran untuk bantuan PKH sebesar Rp 945.109.850.000.

"Kami mengusulkan biaya tambahan Rp 17 T sekian itu untuk PKH. Kekurangan PKH karena ada penambahan dari 70 menjadi 60 tahun kemudian ada penambahan anggota," tutur Risma.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT