ADVERTISEMENT

Diadukan ke Ombudsman, Kemendagri Siap Beri Penjelasan soal Pj Gubernur

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Minggu, 05 Jun 2022 12:18 WIB
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan (Foto: dok. Kemendagri)
Jakarta -

KontraS, ICW, dan Perludem melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Ombudsman RI. Kemendagri pun menghormati laporan tersebut.

"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti dan menghormati adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (pj kdh), yang disampaikan oleh teman-teman dari KontraS, ICW, dan Perludem kepada Ombudsman," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan kepada wartawan, Minggu (5/6/2022).

Benni menegaskan Kemendagri juga siap memberikan penjelasan kepada Ombudsman.

"Sehubungan dengan itu, Kemendagri siap memberikan penjelasan jika nanti Ombudsman memerlukannya," ungkapnya.

Dia menjelaskan penunjukan dan pengangkatan pelantikan penjabat (pj) kepala daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu UU yang dijadikan rujukan adalah UU tentang Pemerintahan Daerah.

"Penunjukan dan pengangkatan pj kdh ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, juga memperhatikan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditambah lagi beberapa peraturan turunannya, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penunjukan pj kdh, dan lain sebagainya," tutur Benni.

Benni melanjutkan penjaringan calon pj kepala daerah juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan terbuka. Selain itu, penunjukan pj kepala daerah ini juga bukanlah yang pertama kali.

"Penjaringan calon pj gubernur sudah dilakukan dengan membuka dan meminta usulan dari kementerian dan lembaga. Demikian pula untuk pj bupati dan wali kota, dimintakan usulan kepada gubernur. Usulan yang diterima selanjutnya dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum ditetapkan. Jadi penetapan pj kdh ini bukan keputusan tunggal Presiden atau Menteri Dalam Negeri, namun berdasarkan hasil pembahasan bersama pada sidang yang dihadiri oleh Mensesneg, Menseskab, MenPAN-RB, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKN," papar dia.

"Selain itu, penunjukan dan pengangkatan pj kdh ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun sudah dilaksanakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya di tahun 2017, 2018, dan terakhir pada pilkada tahun 2020 yang lalu," lanjut Benni.

Benni juga menekankan pihaknya memahami banyaknya kepentingan terhadap pengangkatan penjabat kepala daerah ini. Karena itu, Kemendagri memandang perlunya menerbitkan aturan dan mekanisme yang lebih demokratis dan transparan.

"Kementerian Dalam Negeri juga mencermati dan memahami banyaknya kepentingan terhadap pengangkatan pj kdh kali ini karena memiliki pengaruh terhadap kontestasi pilkada tahun 2024 mendatang, sehingga memandang perlu dan mempertimbangkan untuk menerbitkan aturan dan mekanisme yang lebih demokratis dan transparan," pungkas dia.

(mae/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT