ADVERTISEMENT

Kata Eks Hakim Kasus Timtim Soal Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 03 Jun 2022 08:33 WIB
Binsar Gultom
Binsar Gultom (dok.ist)
Jakarta -

Kasus pelanggaran HAM berat kasus Paniai, Papua akan dibawa Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM yang akan digelar di PN Makassar. Di kasus yang terjadi pada Desember 2014 itu, 4 warga sipil tewas. Lalu apa kata mantan hakim kasus Timor Timur (Timtim) Binsar Gultom?

"Komnas HAM yang memiliki legalitas formal selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM tetap dan meningkatkan kinerjanya. Sebab UU-nya, pengadilannya sudah ada, hakim HAM-nya dan penyidik dari Kejagung tinggal dibentuk. Kita sih hanya heran saja. Kenapa khusus kasus-pelanggaran HAM Berat/biasa mandeg, sedangkan kasus-kasus lain berjalan normal," kata Binsar Gultom saat dihubungi detikcom, Jumat (3/6/2022).

Binsar Gultom kini hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Binsar Gultom menyelesaikan gelar Doktor dari Universitas Sumatera Utara (USU) dengan disertasi 'Pelanggaran HAM dalam Keadaan Darurat di Indonesia (Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur 1999)' dengan promotor Prof Dr Jimly Asshiddiqie.

"Pengadilan itu kan bersifat menunggu perkara, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya," ucap Binsar Gultom.

Oleh sebab itu, Binsar Gultom berharap Pemerintah dan DPR serius dalam menindalanjuti setiap hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Bayangkan, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah ada. Komnas HAM ada berikut UU-nya. Kasus pelanggaran HAM Berat maupun kasus Pelanggaran HAM biasa banyak terjadi di Indonesia. Tetapi Pemerintah-DPR tidak pernah menindaklanjuti amanat UU yang dibuatnya sendiri," cetus Binsar Gultom.

Sesuai UU, persidangan kasus Pelanggaran HAM Berat sebelum dibentuk UU Pengadilan HAM harus mendapat rekomendasi DPR untuk mendapat persetujuan Presiden RI. Adapun setelahnya atau setelah tahun 2000, maka tidak perlu lagi mendapat rekomendasi DPR. Menurut UU Pengadilan HAM tersebut, yang menjadi penyelidik kasus HAM adalah Komnas HAM, sedangkan penyidik kasus HAM adalah kejaksaan.

Sehingga Binsar Gultom heran, Pengadilan HAM Berat sudah bertahun-tahun lamanya tidak terdengar lagi.

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau HAM biasa yang sudah banyak terjadi dan menumpuk di mana-mana, tak kunjung bisa diselesaikan," beber Binsar Gultom.

Untuk diketahui, sebagai hakim HAM, Binsar Gultom pernah mengadili kasus pelanggaran HAM Berat Timor Timur 1999 yang digelar di PN Jakpus, Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 yang digelar di PN Jakpus dan kasus pelanggaran HAM Abepura 2000 yang digelar di PN Makassar.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, inisial IS telah lengkap. IS, yang merupakan oknum TNI, akan segera disidangkan.

"Tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan berkas perkara atas nama Tersangka IS Nomor: 01/BERKAS-PEL.HAM.BERAT/04/2022 tanggal 06 April 2022 dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 telah lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat 13 Mei 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/5).

Kasus Painai yang dimaksud terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kejahatan HAM berat itu mengakibatkan 4 warga sipil tewas. Sidang Paripurna Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam kejadian itu.

"Nantinya tergantung pengadilan (apakah terbukti atau tidak). Itu otonomi pengadilan, kami tidak bisa mengintervensi. Tapi pengadilan harus betul-betul mengadili sehingga ada keadilan agar pelanggaran HAM tidak terulang," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam media briefing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Di sisi lain, MA menyatakan belum mendapatkan informasi resmi dari kejaksaan sehingga belum bisa membentuk komposisi majelis hakim.

"Oleh karena itu, kami akan mengecek dulu apakah hakim-hakim HAM yang pernah menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Timor Leste dan Tanjung Priok beberapa tahun yang lalu masih bisa bersidang. Sebab, kalau tidak bisa lagi bersidang lantaran sudah beralih tugas, misalnya, tentu kami akan merekrut lagi dan ini akan memerlukan waktu," papar juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro

Simak juga 'Peringati Hari HAM Sedunia, Jokowi Singgung Kasus Paniai Papua':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/nvc)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT