Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Akan Disidangkan, Bagaimana Kesiapan MA?

ADVERTISEMENT

Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Akan Disidangkan, Bagaimana Kesiapan MA?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 21:04 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung Mahkamah Agung. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan kasus pelanggaran HAM berat kasus Paniai, Papua, ke pengadilan. Komnas HAM berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menyidangkan dengan profesional. Apa kata MA?

"Sebenarnya MA belum pernah menerima informasi resmi permintaan atau pun informasi resmi mengenai rencana penyelenggaraan sidang Pengadilan HAM kasus Paniai. Kami mengetahui melalui berita mas media," kata jubir MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Selasa (31/5/2022).

"Untuk majelis hakim yang akan menangani dugaan perkara pelanggaran HAM Berat tersebut di Pengadilan HAM memang harus dipersiapkan, karena komposisi majelis hakim tersebut terdiri dari dua orang hakim karier dan tiga orang hakim ad hoc (HAM)," sambung Andi Samsan Nganro, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

MA menggelar sidang Pengadilan HAM berat terakhir pada 2004. Waktu itu digelar di PN Jakpus untuk mengadili kasus Tanjung Priok. Setelah itu pengadilan HAM berat vakum bertahun-tahun lamanya.

"Oleh karena itu, kami akan mengecek dulu apakah hakim-hakim HAM yang pernah menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Timor Leste dan Tanjung Priok beberapa tahun yang lalu masih bisa bersidang. Sebab, kalau tidak bisa lagi bersidang lantaran sudah beralih tugas, misalnya, tentu kami akan merekrut lagi dan ini akan memerlukan waktu," papar Andi Samsan Nganro.

Lalu apa komitmen MA terhadap kasus pelanggaran HAM berat?

"Komitmen kami tentu MA siap dan jika sudah ada informasi resmi kepada MA kami akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan HAM dimaksud," jawab Andi Samsan Nganro tegas.

Kasus Painai yang dimaksud terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kejahatan HAM berat itu mengakibatkan 4 warga sipil tewas. Sidang Paripurna Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam kejadian itu.

"Nantinya tergantung pengadilan (apakah terbukti atau tidak). Itu otonomi pengadilan, kami tidak bisa mengintervensi. Tapi pengadilan harus betul-betul mengadili sehingga ada keadilan agar pelanggaran HAM tidak terulang," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam media briefing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, inisial IS telah lengkap. IS, yang merupakan oknum TNI, akan segera disidangkan.

"Tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan berkas perkara atas nama Tersangka IS Nomor: 01/BERKAS-PEL.HAM.BERAT/04/2022 tanggal 06 April 2022 dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 telah lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat 13 Mei 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/5/2022).

Simak juga 'Jokowi Minta Tak Ada Kriminalisasi Berpendapat, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT