.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka murka adanya dua CPNS yang mundur karena gaji kecil. Selain itu, heboh oknum polisi di Rokan Hulu membanting pendemo. Dua berita di atas menjadi sorotan regional hari ini.
Penasaran dengan berita daerah lainnya yang tak kalah menarik, simak rangkumannya.
Gibran Murka CPNS Mundur Ngeluh Gaji Kecil
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kesal dengan kabar mundurnya dua orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) usai lolos seleksi penerimaan 2021. Apalagi alasannya karena gaji kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran menilai keputusan mereka mundur setelah lolos seleksi sangat merugikan. Seharusnya dipertimbangkan secara matang sebelum mendaftar.
"Sudah daftar ikut tes, mengundurkan diri kurang ajar itu, kurang ajar," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis (2/6/2022).
Seperti apa kekesalan Gibran yang mendengar CPNS Pemkot Solo mundur setelah diterima, temukan jawabannya di sini
Heboh Polisi di Rohul Banting Pendemo
Video oknum polisi berbaret biru membanting seorang pendemo dari dalam truk menyita perhatian di media sosial. Tidak hanya dibanting, pria itu dipiting petugas lainnya.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Wimpiyanto membenarkan kejadian tersebut. Wimpi menyebut insiden terjadi saat pengurus serikat pekerja akan melakukan mediasi di Rambah Samo.
"Itu terjadi saat mediasi antara pengurus serikat pekerja. Ada dua serikat pekerja berselisih paham mau ambil bagian kerja di perusahaan kelapa sawit PT KSM Desa Teluk Aur," kata Wimpi.
Lalu bagaimana kronologi lengkap penganiayaan tersebut, simak kelanjutannya di sini
Kades di Bone diduga mencoret nama puluhan penerima BLT karena tak didukung Pilkades, penasaran cerinya klik halaman selanjutnya
Simak Video: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri Gara-gara Gaji hingga Kurang Motivasi
Kades Coret Nama Penerima BLT karena Tak Didukung Pilkades
40 warga Desa Waji, Bone dikabarkan dicoret dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh kepala desa karena tak mendukungnya saat pilkades. Sebab, pencoretan tanpa dimusyawarkan.
Kabar itu sampai di telinga Ketua Komisi II DPRD Bone Andi Muh Idris Alang. Ia mendengar langsung aspirasi dari warga yang mengaku jadi korban pencoretan.
"Ada 40 warga Desa Waji yang dikeluarkan sebagai penerima BLT dan kemarin sudah menyampaikan aspirasinya di DPRD Bone," kata Idris kepada detikSulsel Kamis (2/6/2022).
Penasaran dengan kronologi lengkap pencoretan penerima BLT dan seperti apa pembelaan kades, ikuti kasusnya di sini
Kakek di Subang Persunting ABG
Seorang kakek di Subang, Jawa Barat membuat heboh jagad maya karena mempersunting ABG. Saudagar beras bernama Romansyah itu menikahi ABG bernama Dila Maulani.
Romansyah diketahui berusia 65 tahun, sementara istrinya berumur 19 tahun. Keduanya menikah pada 23 Maret 2022 lalu.
"Biasanya beli padi basah terus dioven, kering, giling kemudian kirim ke Jakarta," ucap Romansyah dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).
Lalu seperti apa pertemuan mereka hingga akhirnya berakhir di pelaminan, ikuti terus kisahnya di sini
Mayat tanpa kepala yang ditemukan di Blitar dipastikan merupakan terduga pelaku pemerkosaan anak, seperti apa kasusnya jelajah halaman selanjutnya
Mayat Tanpa Kepala Terduga Pelaku Pemerkosaan
Mayat pria tanpa kepala di Desa Banjarsari, Selorejo, Blitar dipastikan terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Korban pemerkosaan dikabarkan hamil 7 bulan.
Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Tika Pusvita Sari mengatakan kasus dugaan pemerkosaan itu masih dalam tahap penyidikan.
"Masih diduga sebagai salah seorang pelaku dari atas laporan dugaan pencabulan anak di bawah umur," ujar , Kamis (2/6/2022).
Bagaimana polisi bisa mengetahui mayat tanpa kepala itu sebagai terduga pelaku pemerkosaan, simak kasusnya di sini
Polemik Sistem Baru SMA Bali Mandara
Sejumlah pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengubah sistem di SMA Bali Mandara mendatangi kantor DPRD. Mereka ingin menyampaikan penolakan terhadap sistem baru tersebut.
Massa yang terdiri dari Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara, serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) itu dibuat kecewa dengan ketiadaan anggota DPRD di kantornya. Padahal upaya audiensi ini sudah dilakukan beberapa kali.
"Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Gubernur yang menghapus sistem SMA Bali Mandara. Kami ingin tahu seperti apa sikap dari anggota DPRD dari masing-masing fraksi," sebutnya Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana pada Kamis (2/6/2022) siang.
Seperti apa polemik yang terjadi dalam kebijakan baru sistem SMA Bali Mandara, ikuti ceritanya di sini
